Budi Arie soal Rangkap Jabatan Menkominfo dan Ketum Projo: Kalau Presiden Netral, Kita Netral
Budi Arie menegaskan bakal bersikap netral meski merangkap jabatan Menkominfo dan Ketum Projo.
Budi Arie soal Rangkap Jabatan Menkominfo dan Ketum Projo: Kalau Presiden Netral, Kita Netral
Budi Arie Setiadi baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI. Saat ini, Budi Arie juga masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo).
Budi Arie menegaskan bakal bersikap netral meski merangkap jabatan Menkominfo dan Ketum Projo. Dia menyebut, akan patuh instruksi Presiden Jokowi.
"Kita ikuti instruksi Presiden, kalau presiden netral, ya kita netral," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Senin (17/7).
Dia menyadari tugas yang diembannya sebagai Menkominfo tidak ringan. Namun, Budi mengaku sangat lega sebab tugasnya bakal dibantu Wakil Menteri Kominfo (Wamenkominfo) Nezar Patria.
"Ini tugas di Kominfo saja sudah berat, tambah lagi ngurus relawan lebih berat. Tapi yang pasti begini, Kominfo ini kan tugasnya berat, setelah saya diceritakan saja langsung 'waduh duh luar biasa ya', untung saya dibantu oleh Pak Wamen, kalau sendiri bakal pecah kepala juga," kata Budi.
Namun, saat ditanya ihwal pembagian tugas antara dia dan Nezar, Budi mengaku belum membahas detail. Dia justru berseloroh dan meminta masyarakat sabar menunggu.
"Ya nanti, ini kan baru, ibarat SK (Surat) Keputusan belum kering nih tanda tangannya, tunggu saja pasti ada, dan kita memang ini perlu proses percepatan, sehingga juga kerja samanya harus saling melengkapi, saling mendukung," kata dia.
Presiden Jokowi mengungkap alasan menunjuk Budi Arie sebagai Menkominfo.
Menurutnya, perlu percepatan pembangunan infrastruktur komunikasi di sisa masa jabatannya, terutama mengenai proyek Base Transceiver Station (BTS).
"Kita hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," ungkap Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Senin (17/7).
