BUMN Jual Vaksin Covid-19, DPR Pertanyakan Penggunaan Anggaran untuk Kesehatan

Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menyoroti manuver Menteri BUMN Erick Thohir dalam dua pekan terakhir. Setelah polemik obat Ivermectin, suntikan APBN untuk BUMN, terbaru kebijakan PT Kimia Farma yang menjual vaksin gotong royong untuk individu.

"Menarik dicermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan ini antara lain polemik obat Ivermectin, permintaan Dana APBN untuk PMN Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, hingga jual eceran vaksin Kimia Farma," ujar Kamrussamad dikutip Senin (17/6).

Kamrussamad mencurigai manuver Erick ini pengalihan isu kegagalan memimpin BUMN selama dua tahun. Serta bagian membangun popularitas untuk tujuan politik tertentu.

"Apakah ini pengalihan issue atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini, atau kah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu," ujar dia.

Anggota Komisi XI DPR RI ini akan mempertanyakan kebijakan jualan vaksin kepada Menteri Keuangan. Menurutnya, kebijakan menjual vaksin ini menambah penderitaan rakyat.

"Kita akan mempertanyakan ke Menteri Keuangan tentang Penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin, apakah ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat di atas penderitaan rakyat," ujar Kamrussamad.

Dia menilai, vaksin seharusnya gratis. Konstitusi tegas mewajibkan negara untuk melindungi rakyat. Seharusnya para pembantu Presiden Joko Widodo selaras mendukung vaksinasi gratis.

"Program Presiden Jokowi tentang percepatan vaksinasi gratis di seluruh pelosok nusantara harus didukung oleh seluruh pembantunya," tegasnya.

Pemerintah Tegaskan Tetap Beri Vaksinasi Covid-19 Gratis

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan pemerintah tetap menjalankan program vaksinasi gratis meski ada layanan vaksin berbayar yang dijalankan Kimia Farma dan Biofarma. Menurutnya, kebijakan itu menjadi alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional dan target kekebalan kelompok.

"Vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Semua lokasi vaksin gratis bisa masyarakat akses," kata Arya Sinulingga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/7).

Arya menjelaskan vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan. Pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat.

"Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat. Masyarakat semakin banyak pilihan," ujar Arya.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno menegaskan program vaksinasi gratis dari pemerintah tidak terganggu meski ada vaksin berbayar tersebut.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Biofarma Bambang Heriyanto menuturkan vaksinasi gotong royong perorangan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19.

"Penyelenggaraan vaksinasi gotong royong ini terbuka bagi siapa pun atau pihak mana pun dengan catatan memiliki persyaratan sebagai fasyankes vaksinasi,” kata Bambang.

Lokasi penyaluran vaksin berbayar berada di delapan titik, yakni klinik Kimia Farma Senen, Pulogadung, dan Blok M di Jakarta. Kemudian, klinik Kimia Farma Supratman di Bandung, klinik Kimia Farma Citarum di Semarang, klinik Kimia Farma Sukoharjo di Solo, klinik Kimia Farma Sedati di Surabaya, dan klinik Kimia Farma Batubulan di Bali.

Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.

Setiap orang mendapatkan injeksi sebanyak dua kali, sehingga harga paket lengkap vaksin berbayar itu mencapai Rp879.140 per individu. Kimia Farma akan membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin berbayar jenis Sinopharm tersebut mulai Senin (12/7).

Anggaran Kesehatan Menjadi Rp97,26 Triliun

Pemerintah diketahui menambah anggaran kesehatan sebesar Rp9,71 triliun untuk persiapan program vaksinasi Covid-19. Sehingga kini alokasi untuk sektor kesehatan menjadi Rp97,26 triliun, sebelumnya Rp87,55 triliun. Kabar tersebut disampaikan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Budi Gunadi Sadikin.

"Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan dikarenakan rencana kita melakukan program vaksinasi Covid-19," ungkap Budi saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Budi melanjutkan, pihaknya melakukan realokasi dalam anggaran PEN. Tujuannya, untuk memberikan fokus yang lebih besar pada program Perlindungan Sosial. Ada peningkatan anggaran menjadi Rp234,34 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp203,90 triliun.

Realisasi program PEN sendiri hingga 25 November 2020 atau kuartal IV sudah dicairkan Rp423,23 triliun atau 60,9 persen dari total pagu anggaran program sebesar Rp695,2

Untuk penyaluran anggaran secara keseluruhan program KPC-PEN disalurkan pada enam sektor, sebagaimana keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com. Budi menyebut, rincian penyaluran anggaran.

1. Sektor kesehatan realisasi Rp39,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu Rp97,26 triliun

2. Sektor Insentif Usaha realisasinya Rp44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu Rp120,61 triliun

3. Sektor Perlindungan Sosial realisasi Rp203,60 triliun atau 86,88 persen dari pagu Rp234,34 triliun

4. Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) realisasi Rp97,05 triliun atau 84,53 persen dari pagu Rp114,81 triliun

5. Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda realisasi Rp36,06 triliun atau 54,66 persen dari pagu Rp65,97 triliun

6. Sektor Pembiayaan Korporasi realisasi Rp2,00 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp62,22 triliun.