Bupati jadi tersangka, massa duduki markas Polsek Morotai

Merdeka.com - Massa dari unsur masyarakat, PNS dan anggota DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), Senin (8/4), menduduki Kantor Polsek Morotai. Mereka memprotes penetapan Bupati Morotai Rusli Sibua dan Wakilnya Weni Paraisu oleh Polda sebagai tersangka kasus pengrusakan fasilitas PT Morotai Marine Culture (MMC).

Koordinator massa, Fahri Haeruddin dalam orasinya mengatakan, penetapan tersangka yang disampaikan melalui Kabid Humas Polda Malut Kompol Hendrik Rumsayor seakan-akan sepihak. Mereka meminta supaya kabid humas polda segera dicopot karena dianggap mengeluarkan pernyataan yang tidak benar.

Massa aksi yang berjumlah sekitar ribuan orang setelah menggelar aksinya di Mapolsek Morotai juga menyempatkan diri ke Sekretariat Pemkab Morotai dan memboikot seluruh aktivitas pemerintahan di Morotai, termasuk ruangan Bupati dan Wakil Bupati Morotai.

Massa aksi juga mengajak para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk melanjutkan aksinya di depan mapolsek Kecamatan Morotai Selatan.

Mereka mendesak Polda Maluku Utara agar segera mengeluarkan SP3 dalam kasus ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Djunaedi Alam dalam orasinya mengancam untuk menduduki Mapolsek Morotai Selatan sampai ada jawaban untuk pencabutan putusan bupati dan wakil bupati sebagai tersangka.

Pasalnya, sesuai temuan instansi terkait, PT MMC telah melakukan pengrusakan lingkungan dan juga tidak memiliki izin operasional.

"Kita akan menduduki mapolsek sebelum ada putusan dari putusan untuk pencabutan bupati atau wakil bupati sebagai tersangka, dan itu adalah harga mati, sebab bupati dan wakil bupati tidak bersalah," tegasnya dikutip antara.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Malut Kompol Hendrik Rumsayor ketika dikonfirmasi menyatakan, bupati dan wakil bupati Pulau Morotai telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengrusakan PT MMC oleh Pemkab Pulau Morotai akhir tahun lalu. (mdk/tts)