Cak Imin minta Jokowi pikirkan nasib pekerja rokok tembakau, tolak teken FCTC WHO

Merdeka.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta Presiden Jokowi tidak menandatangani Framework Convention on Tobacco Contro (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebab, cukai rokok berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan menyerap tenaga kerja berijazah rendah dan nonijazah.

"PKB berkomitmen menolak FCTC, kami berharap Presiden Jokowi sejalan dengan PKB dengan tidak menandatangani FCTC WHO tersebut. Karena hal itu berkolerasi langsung dengan nasib pekerja rokok tembakau di Tanah Air," kata Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (16/12).

Cak Imin juga berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak asal menaikkan cukai rokok karena hal itu berbanding lurus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para pekerja rokok tangan.

"Kalaupun pemerintah berniat menaikkan cukai, sebaiknya pemerintah juga melibatkan SP RTMM. Saya kira merekalah yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia juga berharap pemerintah daerah tidak memperbanyak kawasan tanpa rokok (KTR). Tapi lebih mempertimbangkan pendapatan cukai rokok.

"BPJS saja yang mengaku bangkrut meminta tambahan anggaran yang diambil dari cukai rokok, bagaimana mungkin pemerintah daerah menyempitkan pendapatan dengan memperbanyak KTR," katanya.

Cak Imin menerima pengurus Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM)di kantor DPP PKB, Jumat (15/12) kemarin. Salah seorang pengurus DPP SP RTMM, Tugino menjelaskan maksud kedatangan SP RTMM menemui Cak Imin untuk meminta bantuan sekaligus perlindungan bagi pekerja rokok kretek tangan yang terkena imbas dari naiknya cukai rokok setiap tahun.

"Yang paling menderita ya para pekerja rokok kretek itu pak. Karena kenaikan cukai berdampak pada mahalnya harga-hara dan itu berujung pada PHK," katanya. (mdk/dan)