Perjuangkan Industri Hasil Tembakau, Misbakhun Serap Aspirasi Pelinting SKT

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kembali menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan seluruh pihak yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT).

Legislator Partai Golkar itu berpendapat selama ini kebijakan pemerintah terhadap pelaku IHT sering kali tidak adil.

"Pelaku IHT berkali-kali terkena dampak kenaikan cukai yang eksesif, sekarang sedang khawatir oleh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang mengatur zat adiktif produk hasil tembakau. Membela mereka adalah tugas konstitusional saya," ujar Misbakhun, Kamis (2/11/2023).

Menurut Misbakhun, kontribusi penting IHT tidak hanya pada pemasukan negara, tetapi juga penyerapan lapangan kerja. Sebagai contohnya ialah HM Sampoerna yang telah memiliki 2.400 karyawan, ternyata masih menambah penyerapan 1.300 tenaga kerja untuk fasilitas produksi SKT-nya di Probolinggo.

"Saya bisa menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri komitmen Sampoerna membuka lapangan kerja bagi masyarakat Probolinggo," kata Misbakhun. 

Misbakhun menegaskan Probolinggo merupakan salah satu daerah terbesar penghasil tembakau di Jatim. Oleh karena itu, wakil rakyat yang dikenal getol membela petani tembakau tersebut terus bersikap lantang dalam memperjuangkan kelangsungan segmen SKT yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Misbakhun menjelaskan lapangan kerja yang disediakan fasilitas SKT di MPS Sampoerna memunculkan istilah Pamong Praja, yakni akronim dari ‘papa momong, mama bekerja’. Istilah itu sebagai gambaran atas banyaknya ibu-ibu yang menjadi pelinting SKT.

"Saya dijelaskan bahwa pegawai MPS di Prigen ini banyak yang anggota Pamong Praja," imbuh mantan pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak itu.

Banyak ibu yang sudah belasan tahun bekerja di fasilitas SKT, bahkan ada yang sampai 24 tahun. Kontribusi mereka tidak hanya pada perekonomian keluarga, tetapi juga pemasukan keuangan negara.

Sekjen Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu pun menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi pelaku IHT. Misalnya, Misbakhun akan berupaya menahan kenaikan cukai SKT tidak terlalu tinggi.

Misbakhun menyatakan sebaiknya kenaikan cukai SKT tidak lebih dari lima persen. Alasannya, kenaikan cukai SKT selalu membawa efek beruntun.

"Dengan naik lima persen saja akan memberikan dampak ikutan yang luar biasa. Ada faktor tingkat penyerapan tembakau dari petani, ketersediaan lapangan kerja, bahkan rokok ilegal dan dampak ekonomi lainnya yang sangat nyata dari kenaikan cukai IHT," tuturnya.