Cegah Klaim Daerah Lain, Wayang Krucil Resmi Milik Kabupaten Kediri

Merdeka.com - Wayang Krucil akhirnya diakui pemerintah sebagai kesenian tradisional Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pengakuan ini tercatat dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari Kementerian Hukum dan HAM. Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri (DK4) menerima surat pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional yang memuat Wayang Krucil sebagai budaya asli Kediri pada Senin (9/1).

Sertifikat HaKI ini muncul usai DK4 dan beberapa penggiat Wayang Krucil melapor ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Kediri, dalam acara yang dikemas dalam sosialiasi dan dialog interaktif HaKI.

"Usai adanya pelaporan itu, Alhamdulillah hari ini Wayang Krucil resmi milik Kabupaten Kediri dan suratnya sudah turun hari ini," ujar Komite Pertunjukan DK4 Yustyono Fatoni didampingi Ketua DK4 Imam Mubarok, Senin (9/1).

Menurut Yustyono, Wayang Krucil memang hanya ada di Kediri, dan ceritanya yang asli hanya fokus di Cerita Pandji. Selain Wayang Krucil, DK4 juga mengajukan beberapa kesenian untuk didaftarkan penerima HaKI.

Tahun 2023 rencananya akan lebih banyak kesenian dan juga budaya Kabupaten Kediri yang di HaKI-kan, seperti Keris Betok, Warangka Keris Kediren dan seni Tiban.

DK4 akan terus mengawal seluruh kebudayaan dan kesenian asli Kediri, agar tidak ada klaim budaya dari daerah lain.

"Ini langkah positif untuk melindungi Wayang Krucil sekaligus para senimannya di Kabupaten Kediri," kata salah satu dalang Wayang Krucil Kabupaten Kediri, Harjito Mudho Darsono.

Seperti diketahui, DK4 memiliki 10 komite yang mengawal 10 obyek pemajuan kebudayaan. Antara lain multimedia, manuskrip, cagar budaya dan purbakala, musik, ritus adat istiadat, bahasa, sastra dan tradisi lisan, permainan rakyat dan olah raga tradisional, seni rupa, tari dan jaranan, seni pertunjukan dan pengetahuan dan teknologi tradisional.

Sebelumnya Jaranan Jowo resmi menjadi budaya Kabupaten Kediri, itu usai Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional.