Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cerita Bupati Anas diundang Sri Sultan untuk berbagi pengalaman

Cerita Bupati Anas diundang Sri Sultan untuk berbagi pengalaman Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama pedagang pasar. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka mengupayakan tukar kawruh nata krida dalam membangun wilayah, yang diikuti para kepala daerah dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Yogyakarta.

"Alhamdulillah, kami tadi diundang oleh Gubernur Sri Sultan ke Yogyakarta untuk berbagi pengalaman. Tentu saya juga mengambil pengalaman dan mencuri ilmu teman-teman Yogyakarta, sehingga sinergi ini bisa membawa kemajuan bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Anas memaparkan, bila program-program daerah harus diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat, tidak dibagi rata ke semua SKPD.

Orang lain juga bertanya?

Dia pun mencontohkan, tahun lalu Banyuwangi berhasil menghemat Rp 213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung, namun dengan tetap tidak mengurangi dampak ke masyarakat.

"Dulu kami punya sekitar 4.000 program, lalu kami cermati satu-satu, dan akhirnya dipangkas tinggal 1.200 program. Jadi tidak asal semua SKPD punya program yang dibagi rata, tapi ditakar manfaatnya," kata Anas.

Dengan berbagi pengalaman ini, diharapkan daerah-daerah bisa saling dukung dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

Banyuwangi sendiri telah mendapat nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus yang pertama yang mendapat nilai A atau tertinggi. Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.

Menurut Anas, tidak mudah untuk mendapatkan kategori A dalam penilaian SAKIP, karena yang dinilai adalah kinerja pemerintahan secara sistem dan diukur dengan orientasi hasil.

"Yang juga perlu ditanamkan adalah bagaimana membangun sistem, bukan hasil one man show kepala daerah atau kepala dinas. Artinya ada transformasi, ada budaya inovasi. Itu yang susah, tapi bisa dilakukan dengan melibatkan semua jajaran, mulai kepala dinas sampai staf, dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik," pungkas Anas.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, forum bersama Bupati Anas ini digelar untuk saling dukung dalam pengembangan daerah.

"Sharing partnership yang dilakukan bersama Bupati Banyuwangi pada forum ini merupakan upaya tukar kawruh nata krida dalam membangun wilayah," ujarnya. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyuwangi Satu-Satunya Kabupaten di Indonesia Raih SAKIP AA
Banyuwangi Satu-Satunya Kabupaten di Indonesia Raih SAKIP AA

SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pemerintahan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Jawab Persoalan Hukum Tumpul ke Atas, Teringat saat Tunjuk Kepala Satpol PP DKI
VIDEO: Anies Jawab Persoalan Hukum Tumpul ke Atas, Teringat saat Tunjuk Kepala Satpol PP DKI

Anies menjawab mengenai persoalan hukum yang masih tebang pilih hanya tajam ke bawah.

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal
Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.

Baca Selengkapnya
Banyuwangi Jadi Daerah Bebas Korupsi dan Paling Bertanggung Jawab di Indonesia, Ini Fakta di Baliknya
Banyuwangi Jadi Daerah Bebas Korupsi dan Paling Bertanggung Jawab di Indonesia, Ini Fakta di Baliknya

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Bupati Banyuwangi

Baca Selengkapnya
Pemkot Bontang Raih Penghargaan Pejabat Fungsional Penilai Terbaik se-Indonesia
Pemkot Bontang Raih Penghargaan Pejabat Fungsional Penilai Terbaik se-Indonesia

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali meraih prestasi setelah mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai Pejabat Fungsional Penilai terbaik di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Gelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja
Gelar Sidak, Pj Gubernur Kaltim Kecewa Banyak ASN Tidak Masuk Kerja

Kekecewaan Akmal makin membesar kala melihat rekapitulasi sistem absensi di kantor tersebut.

Baca Selengkapnya
MenPAN-RB: Ada PNS yang Sangat Sibuk Sekali, Ada juga yang Nganggur
MenPAN-RB: Ada PNS yang Sangat Sibuk Sekali, Ada juga yang Nganggur

Azwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anies Jawab Persoalan Hukum Tumpul ke Atas, Teringat saat Tunjuk Kepala Satpol PP DKI
VIDEO: Anies Jawab Persoalan Hukum Tumpul ke Atas, Teringat saat Tunjuk Kepala Satpol PP DKI

Anies menjawab mengenai persoalan hukum yang masih tebang pilih hanya tajam ke bawah.

Baca Selengkapnya
Gelar Aktivasi Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK bagi PPPK, Gus Ipul Dorong Kinerja yang Berdampak Bagi Masyarakat
Gelar Aktivasi Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK bagi PPPK, Gus Ipul Dorong Kinerja yang Berdampak Bagi Masyarakat

Pemkot Pauruan menggelar Forum Aktivasi Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK bagi PPPK.

Baca Selengkapnya
Pemkab Kutai Timur Raih Penghargaan dari KASN
Pemkab Kutai Timur Raih Penghargaan dari KASN

Penghargaan berupa Anugerah Meritokrasi ini diberikan berkat penerapan sistem merit dalam pembinaan kepegawaian di lingkup pemerintahan yang semakin baik.

Baca Selengkapnya
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi
Kementerian PANRB Rancang Strategi Gempur Kemiskinan, Segera Dilaporkan ke Jokowi

Evaluasi SAKIP tahun 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya