Danny Pomanto Sebut Ada Upaya Alihkan Dana Hibah Pariwisata ke Proyek Infrastruktur

Merdeka.com - Dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp 48,8 miliar tidak kunjung cair. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto mengungkap, ada upaya untuk mengalihkan peruntukan dana puluhan miliar itu ke proyek pembangunan infrastruktur oleh pejabat sebelumnya.

"Sesungguhnya soal dana hibah pariwisata untuk Makasaar itu sudah di sini, ada di kas daerah. Laporan dari teman-teman di Dinas Pariwisata, kalau dana itu rencananya dialihkan ke proyek pembangunan infrastruktur. Makanya kacau ini barang," kata Danny Pomanto didampingi wakilnya, Fatmawati Rusdi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (1/3).

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat sebenarnya sudah jelas. Ada Petunjuk Teknis (Juknis). Menurut Danny, kalau mengikuti Juknis, patuh pada Juknis, semua akan mudah dan tidak ada pelanggaran di dalamnya.

"Di pemerintahan ini tidak boleh suka-suka. Semua ada aturannya. Ini akan saya urus. Saya sudah kontak beberapa orang di Kementerian Pariwisata," tandas Danny Pomanto.

Diketahui, awal Februari lalu para pelaku usaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulsel berunjuk rasa di DPRD Makassar, lanjut ke rumah jabatan menemui Rudy Djamaluddin. Mereka menuntut dana hibah pariwisata untuk pemulihan ekonomi nasional segera dicairkan.

Saat unjuk rasa di DPRD Makassar, terungkap dana itu tidak cair karena Dinas Pariwisata Makassar terlambat memenuhi laporan administrasi. Mereka kehabisan waktu hingga akhirnya pengajuannya ditolak Kemenparekraf karena telah masuk tahun anggaran baru tahun 2021.

Saat melanjutkan unjuk rasa di rumah jabatan wali kota, pengunjuk rasa yang dipimpin ketua PHRI, Anggiat Sinaga diterima oleh Rudy Djamaluddin. Dan kepada awak media, penjabat walikota sekaligus Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Sulsel itu berjanji akan membantu PHRI membicarakan kembali ke tingkat kementerian agar segera dicairkan.

Kisruh dana hibah ini berujung pada pencopotan Rusmayani Madjid sebagai kepala Dinas Pariwisata oleh penjabat wali kota saat itu.