Deklarasi Bara JP dinilai sinyal dari pendukung Jokowi merapat ke Khofifah
Merdeka.com - Deklarasi dukungan Bara JP (Barisan Relawan Jokowi for Presiden) pada Sabtu (3/3) lalu dinilai menjadi bukti pemilih loyalis Joko Widodo di Jawa Timur akan tertuju untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak. Lewat dukungan dari Relawan Bara JP dianggap akan menarik dukungan masyarakat untuk pasangan Khofifah-Emil.
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman menyebut langkah presiden tidak berpihak pada pasangan manapun juga disebut sudah sesuai dengan regulasi dan sikap netralitas sebuah lembaga negara.
"Presiden sudah benar tidak menyatakan diri berpihak pada salah satu paslon secara langsung namun masuknya Bara JP ke kubu Khofifah adalah sinyal kuat bagi dukungan kekuatan sosial presiden ke kubu Khofifah," katanya saat dihubungi, Senin (5/3).
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Siapa yang dukung Khofifah-Emil? Plt Ketum PPP Mardiono mengungkapkan, dukungan untuk Khofifah dan Emil Dardak ini diberikan atas pertimbangan dari para habaib dan juga DPD.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Bagaimana dukungan untuk Khofifah-Emil? Pasangan ini memperoleh dukungan dari 15 partai politik, termasuk partai parlemen maupun non-parlemen.
Sebaliknya, pernyataan Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Basarah bahwa Presiden mendukung salah satu calon disebut mencoreng citra lembaga tertinggi negara di mata masyarakat. Dalam Pilkada suara dukungan mutlak dari masyarakat tanpa intervensi dari lembaga negara.
"Menyatakan secara terbuka dukungan presiden terhadap kandidat pada saat kampanye itu statemen tidak elok. Itu adalah pernyataan untuk downgrading presiden, seperti menyatakan kepada publik bahwa presiden intervensi dalam momen pilgub yang seharusnya menghormati suara rakyat," terang Airlangga.
Doktor dari Murdoch University Australia ini menjelaskan saat masa kampanye adalah momen setiap pasangan meraih simpati masyarakat dengan adu program setiap pasangan.
"Sekarang adalah momen kampanye saatnya meraih hati dan pikiran rakyat dengan kekuatan visi misi dan kapasitas elite," ucapnya.
Dia menyebutkan pernyataan tim pasangan Gus Ipul-Puti soal dukungan dari presiden membuktikan lemahnya kompetensi kandidat dan tim untuk meraih simpati masyarakat. Selain itu, hal tersebut menunjukan tidak layaknya seorang kandidat tampil sebagai pemimpin Jawa Timur.
"Ketergantungan kandidat terhadap dukungan presiden memperlihatkan lemahnya confident dari calon tersebut terhadap kekuatan konsepsi dan kapasitas dari pasangan maupun tim untuk mandiri dalam merebut hati dan pikiran konstituen," ujarnya. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaPresiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya