Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Deklarasi Bara JP dinilai sinyal dari pendukung Jokowi merapat ke Khofifah

Deklarasi Bara JP dinilai sinyal dari pendukung Jokowi merapat ke Khofifah Relawan Bara JP dukung Khofifah-Emil. ©2018 Istimewa

Merdeka.com - Deklarasi dukungan Bara JP (Barisan Relawan Jokowi for Presiden) pada Sabtu (3/3) lalu dinilai menjadi bukti pemilih loyalis Joko Widodo di Jawa Timur akan tertuju untuk pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak. Lewat dukungan dari Relawan Bara JP dianggap akan menarik dukungan masyarakat untuk pasangan Khofifah-Emil.

Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman menyebut langkah presiden tidak berpihak pada pasangan manapun juga disebut sudah sesuai dengan regulasi dan sikap netralitas sebuah lembaga negara.

"Presiden sudah benar tidak menyatakan diri berpihak pada salah satu paslon secara langsung namun masuknya Bara JP ke kubu Khofifah adalah sinyal kuat bagi dukungan kekuatan sosial presiden ke kubu Khofifah," katanya saat dihubungi, Senin (5/3).

Orang lain juga bertanya?

Sebaliknya, pernyataan Ketua Tim Pemenangan, Ahmad Basarah bahwa Presiden mendukung salah satu calon disebut mencoreng citra lembaga tertinggi negara di mata masyarakat. Dalam Pilkada suara dukungan mutlak dari masyarakat tanpa intervensi dari lembaga negara.

"Menyatakan secara terbuka dukungan presiden terhadap kandidat pada saat kampanye itu statemen tidak elok. Itu adalah pernyataan untuk downgrading presiden, seperti menyatakan kepada publik bahwa presiden intervensi dalam momen pilgub yang seharusnya menghormati suara rakyat," terang Airlangga.

Doktor dari Murdoch University Australia ini menjelaskan saat masa kampanye adalah momen setiap pasangan meraih simpati masyarakat dengan adu program setiap pasangan.

"Sekarang adalah momen kampanye saatnya meraih hati dan pikiran rakyat dengan kekuatan visi misi dan kapasitas elite," ucapnya.

Dia menyebutkan pernyataan tim pasangan Gus Ipul-Puti soal dukungan dari presiden membuktikan lemahnya kompetensi kandidat dan tim untuk meraih simpati masyarakat. Selain itu, hal tersebut menunjukan tidak layaknya seorang kandidat tampil sebagai pemimpin Jawa Timur.

"Ketergantungan kandidat terhadap dukungan presiden memperlihatkan lemahnya confident dari calon tersebut terhadap kekuatan konsepsi dan kapasitas dari pasangan maupun tim untuk mandiri dalam merebut hati dan pikiran konstituen," ujarnya. (mdk/rzk)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif
Jusuf Kalla Ingatkan Jokowi Netral, Moeldoko: Lihat Secara Jernih, Jangan Subjektif

Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Koalisi Besar Prabowo, Campur Tangan Jokowi? | Siapa Kuat Calon Kasad TNI?
TOP NEWS: Koalisi Besar Prabowo, Campur Tangan Jokowi? | Siapa Kuat Calon Kasad TNI?

Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik

Baca Selengkapnya
PSI: Sejauh Ini Pak Jokowi Netral, Belum Ada Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran
PSI: Sejauh Ini Pak Jokowi Netral, Belum Ada Eksplisit Dukung Prabowo-Gibran

Bukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden
Jokowi soal Kabar Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Itu Urusan Partai, Bukan Presiden

Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Jokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat
Jokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat

Jokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan
TPN Ganjar-Mahfud Soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak: Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.

Baca Selengkapnya
Istana Tegaskan Presiden Boleh Dukung Calon Kepala Daerah Hingga Ikut Kampanye
Istana Tegaskan Presiden Boleh Dukung Calon Kepala Daerah Hingga Ikut Kampanye

Presiden maupun para menteri juga diperbolehkan mengkampanyekan pasangan calon tertentu di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya