Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat tegaskan fraksi di DPR tak bisa tolak calon kapolri

Demokrat tegaskan fraksi di DPR tak bisa tolak calon kapolri Rapat paripurna bahas dana aspirasi DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menegaskan bahwa tidak ada partai politik yang bisa menolak usulan calon kapolri dari Presiden Jokowi. ‎Menurutnya DPR hanya bisa memeriksa apakah calon tunggal Kapolri Komjen Tito Karnavian melanggar undang-undang atau tidak.

"Dengan pencalonan kapolri, tidak ada satu orang pun atau satu partai pun untuk menolak yang diajukan oleh presiden. Pengusulan kapolri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Kita punya rentang waktu 20 hari untuk fit and proper test, untuk memastikan usulan presiden tidak langgar UU," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini mengakui bahwa selain PDIP, fraksinya meminta agar rapat paripurna ditunda. Hal ini yang menyebabkan proses pengambilan keputusan DPR atas Tito tertunda.

‎"Memang ditunda hari Senin karena pemberitahuan Bamus (Badan Musyawarah) baru diberitahu kepada kami sehari sebelum pelaksanaan. Anggota kami terlanjur berada di luar kota melaksanakan tugas Kunker (Kunjungan Kerja)," tuturnya.

Didik mengakui kesulitan dalam mengonsolidasi anggota fraksinya agar bisa menghadiri rapat paripurna. Menurutnya jarak Bamus dan rapat paripurna terlalu dekat, hingga terkesan mendadak.

‎"Rentan waktu dua jam tidak mungkin konsolidasi kan anggota kami yang sedang bertugas di luar daerah sehingga kami menginginkan dan meminta kepada Bamus untuk mengagendakan paripurna hari Senin," pungkasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menohok Aria Bima PDIP Singgung Presiden Prabowo di DPR, Minta Negara Adil di Pilkada
VIDEO: Menohok Aria Bima PDIP Singgung Presiden Prabowo di DPR, Minta Negara Adil di Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan wakil menteri Mendagri Bima Arya melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (31/10).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Trimed PDIP soal Netralitas: Kapolri Dulu Ajudan, Sekarang Anak Presiden Jadi Cawapres
VIDEO: Trimed PDIP soal Netralitas: Kapolri Dulu Ajudan, Sekarang Anak Presiden Jadi Cawapres

Trimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain
PDIP: Tidak Masuk Akal Putusan MK Dikoreksi Lembaga Lain

Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada "Mau Tidak Mau"

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya