Din Syamsudin mundur dari jabatan utusan khusus Presiden untuk dialog antaragama

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin mengirimkan surat pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Surat itu ia kirimkan pada Jumat (21/9) kemarin langsung ke pihak Istana Kepresidenan.

"Saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Tadi suratnya sudah saya sampaikan," kata Din di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/9).

Din mengungkap alasan di balik pengunduran dirinya itu. Menurutnya, pengunduran diri ini terjadi karena Presiden Jokowi telah resmi menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Sedangkan, lembaga yang pernah ia pimpin yakni, Muhammadiyah telah memutuskan untuk bersikap netral di pilpres mendatang.

"Sementara, satu, organisasi yang pernah saya pimpin, Muhammadiyah, sekarang juga masih pemimpin Muhammadiyah tingkat ranting, punya khittah tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Maka dia harus bersifat netral, bukan netral tidak memilih, nanti hak pilih ya kita salurkan pada waktunya nanti," ungkapnya.

Din mengaku belum bertemu dengan Jokowi setelah mengirimkan surat tersebut. Rencananya ia akan bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu Senin (24/9) pekan depan.

"Sudah ke Istana. Saya belum ketemu beliau. Mungkin baru Senin depan," tuturnya.

Dia juga mengucapkan selamat pada pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden baik Jokowi-Ma'ruf ataupun Prabowo-Sandiaga yang telah mendapatkan nomor urut Pilpres 2019. Din berharap para pasangan calon bisa bertarung secara sehat.

"Bersaing sehat sehat merebut kebaikan dan sebagai anak-anak bangsa kita jangan terpecah belah. Sayang sekali agenda lima tahunan ini akan memecah belah di antara kita. Padahal kita mau maju," ucapnya.

Din berharap kedua pasangan calon bisa bertarung secara adil. Serta menggunakan cara yang baik dan beradab saat berkampanye.

"Itu juga perlu melakukan cara-cara, langkah-langkah ya, yang ya yang baik, begitu pula pihak Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai petahana juga melakukan cara-cara yang baik," ungkapnya.

Menurutnya, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan ataupun mempertahankan kekuasaan untuk mendapatkan kursi pemimpin Indonesia. Hal itu, kata mantan Ketua PP Muhammadiyah ini akan menggangu sistem demokrasi Indonesia.

"Janganlah merebut kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Itu akan menciptakan demokrasi kita demokrasi yang tidak bermoral," ucapnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan telah melakukan pengundia nomor urut capres-cawapres di Pilpres 2019. Hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan nomor 01 sedangkan Prabowo-Sandi nomor 02.