Dinkes Jayawijaya: 18 Ribu Penerima Vaksin Belum Terdaftar di Kemenkes
Merdeka.com - Sebanyak 18 ribu penerima vaksin Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua belum terdata pada penerima vaksinasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini Dinas Kesehatan Jayawijaya tengah merekap data berupa nomor induk kependudukan (NIK) penerima vaksin untuk disampaikan ke pusat.
"Jadi semua yang sudah punya NIK dan sudah mendapat vaksinasi dan terdata pada Pemda Jayawijaya ternyata tidak terdata di pusat, sehingga ada wacana nanti kita akan buat semacam rekapan," kata Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya, Willy Mambieuw di Wamena, Kamis (3/2).
Dia memastikan telah membicarakan hal itu dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepolisian serta TNI. Hasil rekapan itu nantinya ditandatangani kepala daerah sebelum diserahkan ke Kementerian Kesehatan.
-
Apa yang dipastikan oleh juru bicara Dokter Terawan? Terkait hal tersebut, juru bicara Dokter Terawan, Oktafiandi memastikan bahwa Dokter Terawan tidak Pernah Menjual obat di E-Commarce ataupun MarketPlace.
-
Siapa yang berwenang menetapkan data DTKS? Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
-
Bagaimana Wamen Raja Juli Antoni memastikan masyarakat menerima sertifikat? Untuk memastikan masyarakat telah menerima sertifikat, Raja Juli meminta masyarakat untuk mengangkat dan menghitung sertifikatnya.
-
Dimana pengesahan DIKB dilakukan? Pengesahan DIKB dilakukan pada 12 Mei 1947 di Kantor Residen Kota Pontianak.
-
Siapa yang serahkan sertifikat? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersyukur kembali menyerahkan sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (12/4).
-
Siapa yang menetapkan tahapan Pilkada 2024? Tahapan Pilkada 2024 telah resmi dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami akan membawa data itu ke sana agar bisa mencocokkan datanya mengapa ada selisih semacam itu. Tetapi untuk sistem Piker di BPJS tidak ada masalah," ujarnya.
Willy memastikan vaksinasi di Jayawijaya sudah mencapai 43 persen namun di data kementerian baru mencapai 22 persen. Hal itu terjadi karena 18 ribu penerima vaksin belum terinput di data kementerian dan baru 70-an ribu yang tercatat di sana.
"Ini mungkin karena sistem Piker yang ada di BPJS dengan Kementerian Kesehatan itu tidak sinkron sehingga kita akan lakukan pengecekan data ini," terangnya seperti dilansir dari Antara.
Dia memastikan kegiatan vaksinasi terus ditingkatkan mulai dari masyarakat wilayah pusat kota hingga distrik-distrik pinggiran.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaTujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Rizki alias Eky dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Lapas Banceuy dan Rutan Kebon Waru di Kota Bandung.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Mayang Ely Febriyanto mengatakan warganya melakukan bakti sosial dengan membagi-bagikan takjil di tepi jalan secara gratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dugaan prajurit TNI menyerang Polres Jayawijaya itu ditangani Kodam XVII/Cenderawasih.
Baca SelengkapnyaDalam suratnya, Hajidin meminta keadilan atas kasus yang menjerat kliennya
Baca SelengkapnyaSebanyak 211 kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Banten tidak diketahui keberadaannya.
Baca SelengkapnyaUntuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaTidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTerdakwa Ayuk yang sudah terlihat tegang sejak awal persidangan, hanya tertegun begitu mendengar vonis majelis hakim.
Baca Selengkapnya