DKPP Klaim Penyelenggaraan Pemilu Semakin Baik

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengklaim penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dari hari ke hari semakin baik. Klaim ini didasarkan pada semakin berkurangnya jumlah aduan terkait pelanggaran petugas pemilu.

"Pemilu kita semakin baik, karena saat ini makin banyak yang direhabilitasi (dinyatakan tidak bersalah dan dipulihkan nama baiknya)," ujar Kepala Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan DKPP RI Osbin Samosir saat menjadi acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Grand Mercure Hotel Solo Baru, Senin (12/6).

Osbin mencontohkan, pada tahun 2012, terdapat 30 perkara yang masuk ke DKPP. Dari jumlah perkara tersebut, ada 31 petugas penyelenggara pemilu yang diberhentikan.

"Pada tahun 2014, tercatat ada 333 perkara, 188 orang yang diberhentikan. Kemudian tahun 2019 dari 331 perkara hanya 77 petugas yang diberhentikan," terangnya.

Selanjutnya pada tahun 2021 dari 172 perkara hanya 3 orang yang diberhentikan. "Ini artinya makin banyak yang direhabilitasi," jelasnya.

Meski jumlahnya berkurang, hingga saat ini DKPP masih aktif menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan petugas penyelenggara pemilu, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua DKPP Heddy Lugito menambahkan, selama 4 bulan terakhir ada 163 pengaduan yang diterima DKPP. Dalam sehari, imbuh dia, rata-rata ada 1 pengaduan dan semua ditangani DKPP. 90 persen di antaranya disidangkan.

"Sanksi yang diberikan paling keras diberhentikan dari jabatan. Selama hidupnya tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu. Itu sanksi sudah sangat berat. Disertai catatan tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu. Sanksi itu harus dilaksanakan, baik oleh KPU maupun Bawaslu," pungkasnya.