DKPP Nilai Masyarakat Lebih Pentingkan Kesehatan ketimbang Ikut Pilkada

Merdeka.com - Pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020, dinilai belum mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Masyarakat dinilai lebih mementingkan kesehatan pribadi, dibandingkan memikirkan penyelenggaraan Pilkada. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Sallam di Solo, Jumat (18/9).

"Dalam kondisi Covid-19 seperti ini, yang perlu dipertanyakan lagi adalah apakah partisipasi masyarakat tinggi atau tidak. Jujur sekarang masyarakat belum memprioritaskan Pilkada. Masyarakat masih memprioritaskan kesehatan, masih memprioritaskan survivor hidup, masih lebih memperhatikan kesehatan. Jadi Pilkada masih urutan kedua atau ketiga, belum begitu penting," kata Alfitra.

Hal yang menurutnya penting adalah, bagaimana KPU dan kandidat bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Hal tersebut tantangan yang sangat serius, karena target KPU dalam Pilkada 2020 ini adalah 78 persen.

"Saya ingin cerita, ini sedikit flashback. Di Korea itu sudah melaksanakan Pemilu, biasanya partisipasinya cukup rendah, sekitar 50 persen. Akan tetapi anehnya, ketika Pandemi Covid-18 partisipasinya meningkat menjadi 66 persen," lanjutnya.

Meningkatnya partisipasi pemilih di Korea saat Pandemi tersebut, dikatakannya, dikarenakan kepandaian para kandidat untuk mengelola isu Covid-19 menjadi isu yang membangun, bukan isu yang mengkhawatirkan. Ia berharap seluruh kandidat di Pilkada Indonesia bisa menjadikan isu Pandemi ini menjadi isu yang membangun dalam mengubah daerah.

"Boleh karena itu, isu Covid itu hendaknya menjadi isu sentral, yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Kalau isu itu tidak bisa dibangkitkan saya kira partisipasi itu akan rendah, masyarakat akan lebih fokus kesehatan daripada harus mengikuti Pilkada. Oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh kandidat kepala daerah, untuk menjadikan isu kau fit ini sebagai isu sentral pembangunan," tandasnya.

Alfitra juga mengingatkan kepada KPU maupun para kandidat dan partai agar mewaspadai adanya kemungkinan penularan Covid-19 pada tahapan tahapan Pilkada. Di antaranya saat penetapan bakal calon menjadi calon, saat pengundian nomor, saat kampanye dan puncaknya adalah saat pelaksanaan pencoblosan 9 Desember 2020 nanti.