Dorongan partai pendukung Jokowi dalam pemberantasan korupsi dinilai wacana
Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai semangat pemberantasan korupsi era Presiden Jokowi masih lemah. Menurut dia, kelemahan itu ditambah fraksi partai pendukung Jokowi yang hanya menyuarakan pemberantasan korupsi, namun belum ada pembuktian yang mumpuni.
"Tiga tahun menjelang era pemerintahan pak Jokowi, pemberantasan korupsi jadi lemah, fraksi pendukung Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi. Mereka hanya berbusa-busa menyuarakan pemberantasan korupsi," kata Ray dalam diskusi Indonesian Corruption Watch (ICW) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).
Ray menambahkan, koalisi partai pendukung pemerintah juga sama sekali tidak mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu ditujukan pada pansus angket yang selalu permasalahkan prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
"Contohnya Pansus Angket yang selalu mengkritik KPK. Angket juga melanggar Undang-undang karena masa kerjanya sudah berakhir," tukasnya.
"Sekarang ini kekuatan KPK ialah Civil Society dan kawan kawan media sekarang, dan presiden, tapi presiden sendiri ingin KPK jangan diperlemah, tapi enggak tahu jangan memperlemahnya itu bagaimana," kata dia.
Selain itu, Ray juga menilai KPK terlalu lama dalam menetapkan ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP dan tergesa-gesa sehingga tidak optimal. KPK pun tidak berani lagi menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka karena barang buktinya sama.
"Memang mudah menangkap koruptor, tapi mereka tahu celahnya kok," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaGanjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca SelengkapnyaTuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaWalaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca Selengkapnya