DPR Desak Jokowi Segera Pilih Dewan Pengawas KPK
Merdeka.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Basari mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menuntaskan proses pemilihan Dewan Pengawas KPK.
"Kita berharap presiden akan segera menuntaskan proses pemilihan dewan pengawas," ungkap Taufik, saat ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).
Dengan demikian, lanjut dia, Dewan Pengawas dapat mulai bekerja bersamaan dengan pelantikan pimpinan komisi antirasuah yang baru.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
"Agar ketika nanti pelantikan pimpinan KPK yang baru, sudah juga bisa dilakukan bersamaan dengan dewan pengawas sebagai pelaksana dari Undang-Undang," terang dia.
Yakin Jokowi Pilih Orang Terbaik
Terkait kualitas dan profil dewan pengawas KPK, Taufik meyakini, Presiden Jokowi bakal memilih orang-orang yang tepat. "Memang Undang-Undang memberikan kewenangan penuh bagi presiden untuk mengangkat dewan pengawas, tidak butuh satu konsultasi apapun secara formal kepada pihak lain," tegas dia.
"Tapi tentu presiden bersama jajarannya pun juga saya yakini telah melakukan konsultasi secara informal juga dengan beberapa pihak terkait untuk memastikan rekam jejak anggota dewan pengawas ini bersih dan berintegritas sehingga ketika mereka bekerja nantinya dapat kepercayaan dari publik juga," imbuhnya.
Politisi Nasdem ini menambahkan, pihaknya tentu mengharapkan agar kinerja KPK dapat meningkat seiring dengan hadirnya pimpinan baru dan implementasi dari Undang-Undang KPK.
"Terkait dengan keraguan masyarakat terhadap Undang-undang KPK atau juga pimpinan KPK, saya cukup optimis bahwa waktu akan cukup menjawabnya. Apakah kekhawatiran bahwa memang KPK dilemahkan atau tidak, nanti akan kita lihat apakah ketika nanti Undang-Undang KPK ini dilaksanakan akan membuat KPK tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak," ujar Taufik.
"Demikian juga dengan munculnya hal yang baru seperti dewan pengawas ini, nanti kita akan buktikan secara empirik ketika pelaksanaannya berlangsung. Kalau sekarang kan kita masih menduga-duga ya. Ada yang bilang ini melemahkan, ada yang bilang ini tidak. Baru bisa terjawab apakah dugaan-dugaan itu benar atau tidak setelah ini terlaksana," tandasnya.
Istana Masih Finalisasi
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini tim internal yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno belum memutuskan terkait dewan pengawas KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan hingga kini pihaknya masih mencari masukan dari beberapa pihak.
"Jadi belum ada proses finalisasi. Masih, masukan-masukan yang sangat banyak," kata Jokowi di Istana Kepresidenan saat makan siang bersama wartawan, Senin (2/12).
Dia mengatakan saat ini sedang mencari sosok lima orang untuk posisi dewan pengawas yang memiliki rekam jejak yang baik. Mulai dari pengalaman dalam bidang hukum.
"Juga mungkin yang berkaitan dengan audit pemeriksaan untuk sebuah pengelolaan keuangan yang penting. Kemudian ya itu, ini masih proses berjalan. Kita masih, tanggal 20-an kan," ungkap Jokowi.
Sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, dewan pengawas akan diisi oleh lima orang. Jika sudah terpilih, dewan pengawas akan dilantik Jokowi bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK 2019-2023 pada Desember 2019.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaPlt bisa ditunjuk dari empat wakil ketua KPK. Yakni, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, atau Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi pemilihan Ketua KPU yang baru, jelang Pilkada serentak 2024
Baca SelengkapnyaDPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Baca SelengkapnyaNama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca Selengkapnya