DPR desak KPI segera formulasikan pengawasan stasiun televisi

Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memiliki sembilan komisioner baru. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi berharap, kesembilan komisioner tersebut bisa langsung bekerja mengawasi masalah penyiaran di Indonesia.

"Kita harus sama-sama memulai dari awal, dengan KPI baru yang diharapkan lebih bergigi, sehingga tayangan tv free-to-air semakin edukatif, bukan mendorong ke hal-hal yang negatif," kata Bobby di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (29/7).

Politisi Golkar ini menyakini, komisioner KPI baru mampu menemukan formulasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Selain itu, kinerja tersebut selayaknya didukung dengan payung hukum, dan undang-undang penyiaran yang kompeten.

"Kita harap ke depan, KPI baru segera menemukan formulasi pengawasan dan penindakan yang lebih efektif, yang didukung payung hukum dan UU penyiaran yang baru," ujarnya.

Setelah masalah pengawasan dan penindakan efektif, Bobby berharap agar para komisoner KPI bisa memperpanjang izin penyiaran 10 televisi swasta, yang tahun ini akan segera berakhir. Dirinya menyebut, perpanjangan izin ini akan memberikan kepastian investasi kepada para pemilik stasiun tv, dalam proses digitalisasi siaran mereka.

"Menurut saya, semuanya layak diperpanjang. Sehingga tidak perlu lagi drama-drama dari KPI atau pemerintah, dan industri bisa ada kepastian investasi mempersiapkan digitalisasi tv," pungkasnya.

Diketahui, 10 stasiun televisi, yakni RCTI, SCTV, ANTV, MNC TV, Trans TV, Trans7, Global Tv, TV One, dan Metro TV akan habis masa berlakunya pada Agustus 2016 mendatang. Hal itu sesuai dengan regulasi UU Penyiaran, yang hanya memberikan izin peminjaman hak siar selama 10 tahun kepada para televisi swasta tersebut.