DPR Setuju Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp350 Miliar
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung sebesar Rp 350 miliar untuk pembangunan kembali gedung utama yang terbakar pada 22 Agustus 2020.
"Tambahan belanja sebesar Rp350 miliar. Pagu APBN tahun 2021 disetujui menjadi Rp9,593 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK di DPR, Senin (21/9).
Kejaksaan Agung RI sebelumnya mengusulkan anggaran tambahan Rp400 miliar untuk APBN Tahun 2021. Usulan pembangunan kembali fisik konstruksi gedung utama yang terbakar dalam rapat kerja dengan Komisi III pada 14 September 2020 lalu.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Alhamdulillah telah dikabulkannya dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas penambahan ini," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin merespons penambahan anggaran tersebut.
Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung RI itu mendesak karena tempat bekerja Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung mengalami rusak berat.
Dia menjelaskan, anggaran Rp350 miliar itu hanya untuk bangunan fisik yang terbakar. Kementerian PUPR masih melakukan inspeksi apakah gedung tersebut masih layak digunakan atau tidak. Anggaran yang diperlukan untuk membangun kembali gedung tersebut masih belum pasti karena masih tahap inspeksi.
"Itu masih menunggu pengembangan dari kementerian PU itu belum termasuk interior, Rp350 miliar itu adalah sarana untuk fisik dan itu juga belum pasti karena Kementerian PU belum dapat menghitungnya," kata Burhanuddin.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya