Fadli Zon: KPK independen, bukan abdi dalem Istana, apalagi Ahok

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, ‎Fadli Zon, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sigap mendalami informasi yang diberikan oleh Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang. Hal tersebut terkait dugaan adanya dana Rp 30 miliar dari deal Perda reklamasi Teluk Jakarta yang mengalir ke Teman Ahok melalui Cyrus Network dan Sunny Tanuwidjaya.

"Karena ini juga terkait dengan transparansi. Maka kalau ada info seperti itu, aliran dana kan Teman Ahok juga bagian dari kampanye politik, merupakan teman seorang pejabat yang memang tim itu direstui yang bersangkutan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

"Maka kalau ada info seperti itu harus dibuka, jangan sampai ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar karena itu tetap saja jadi gratifikasi, apalagi kalau ada isu barter, maka ini diklarifikasi, diteliti dengan sebaiknya," imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut berharap KPK mampu bersikap independen dalam membongkar suatu perkara. Maka dari itu dia meminta agar tak bekerja demi keuntungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semata.

"Harusnya KPK mampu ya, untuk angkat ini, berharap KPK tetap jadi lembaga independen, ini kan bukan abdi dalem istana, apalagi abdi dalem Ahok kan," tuturnya.

Fadli juga berharap KPK tak tebang pilih kasus mana yang akan dilindungi atau dibongkar. Dia berharap anggota dewan menjadi bagian dari perwakilan konstituen yang harus didengar. ‎

"Tidak ingin ada KPK yang tebang pilih. Masa KPK mengungkap kasus Saipul Jamil, saya kira ini merugikan KPK sendiri, sementara kasus yang di depan mata, seperti kasus Sumber Waras, ada kesan melindungi," pungkasnya.