Fadli Zon: Perkara Ahmad Dhani Operasi Lawan Politik

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut perkara menjerat musisi sekaligus politisi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo bagian dari operasi politik.

Fadli Zon menilai kasus Ahmad Dhani bagian dari operasi politik untuk 'menjungkalkan' Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari Pemilu 2019.

"Ya, kalau saya melihat ini kan kasus yang kalau menurut para ahli hukum ini kan administratif, ini kan kasus ITE, dan abu-abu sebenarnya," kata Fadli Zon usai kunjungan kerja (Kunker) di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo sekaligus menjenguk Ahmad Dhani, Rabu (20/2) malam.

Menurut Fadli Zon, perkara Ahmad Dhani terkait ujaran idiot yang saat ini sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, merupakan bagian dari spekulasi politik.

"Spekulatif. Sampai harus ditahan sedemikian rupa seperti ini. Kalau saya berpendapat, ya, karena saudara Ahmad Dhani kan juga kader Gerindra, ini saya kira satu bagian dari operasi politik," ujar dia.

Maka, katanya lagi, operasi politik ini jelas untuk merugikan Gerindra. Karena dengan 'mengoperasi' Ahmad Dhani, pasangan Prabowo-Sandiaga akan kehilangan salah satu juru kampanyenya yang juga tengah berkampanye sebagai Caleg DPR RI di Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo).

"Ini juga operasi politik untuk Prabowo-Sandi. Jadi ini operasi politik dari lawan politik, jelas kalau itu," tegas Fadli Zon yang menolak menjelaskan siapa lawan politik yang mengoperasi Ahmad Dhani dan partainya. "Pikir saja sendiri."

Namun, Waketum Gerindra ini tetap berkeyakinan bahwa masyarakat akan mampu menilai yang dialami Ahmad Dhani adalah sebuah ketidakadilan hukum yang masih tebang pilih. "Karena kalau kita lihat, kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak lain, termasuk oleh saya sendiri, itu tidak jelas sampai sejauh mana," katanya.

Fadli Zon mengatakan, perkara Ahmad Dhani dan juga tokoh-tokoh kritis sama persis. "Ada seniman-seniman yang kritis, ulama, Pak Kiai yang kritis, itu langsung seperti ditindaklanjuti. Langsung dengan eh, apa namanya, pengadilan dan sebagainya, kemudian ada penghukuman, banyak saya kira yang sudah seperti itu," tandasnya.

Ditanya terkait kunjungannya ke Ahmad Dhani, Fadli Zon mengaku hanya sepintas saja. Karena tujuannya ke Rutan Medaeng memang dalam rangka Kunker di masa reses.

"Sebentar aja, melihat kamarnya juga, (penghuni tahanan tempat Ahmad Dhani) padat sekali," katanya.

Sedangkan dalam obrolannya bersama pentolan grup band Dewa 19 itu, Fadli Zon mengaku meminta yang bersangkutan bersabar dan menjalani hukumannya. "Saya tanya tadi hukumannya seperti apa? Karena dia juga aspirasinya kan ini, segera selesailah. Supaya ada kepastian dalam hal ini, proses ini sidangnya kan juga tertunda karena saksi dan sebagainya," tandas Fadli Zon.

Jokowi Minta Yang Tidak Bermasalah Hukum Tapi Dipenjara Melapor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menepis berbagai tudingan yang menyebutkan dirinya sebagai antek asing, PKI hingga melakukan kriminalisasi. Penjelasan Jokowi itu disampaikan saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 di halaman Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Jumat (15/2).

Di hadapan para peserta Tanwir Muhammadiyah, Jokowi mengaku bingung dengan berbagai tudingan tersebut. Bahkan dirinya menegaskan bahwa semua tuduhan yang beredar itu tidaklah benar.

Isu yang belakangan ini muncul yakni mengenai kriminalisasi ulama. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga apabila ada yang salah maka dihadapkan dengan hukum.

"Ini juga perlu saya sampaikan negara kita ini negara hukum. Yang namanya kriminalisasi kalau orang tidak punya masalah orang tidak bermasalah kemudian disel. Nah itu kriminalisasi silakan datang ke saya. akan saya urus kalau ada sperti ini. Tapi kalau punya masalah hukum dan harus berhadapan dengan aparat hukum itu karena ada satu kesalahan yang harus dijalani," ucap Jokowi.

Soal tuduhan antek asing, Jokowi membantah dengan membuktikan capaian pemerintah yang telah berhasil merebut Blok Mahakam yang semula dikelola Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation selama 50 tahun.

"Saya mulai dulu dengan antek aseng. Banyak di bawah disampaikan presiden Jokowi antek asing. Saya menjawab bukan marah. Saya pikir antek asing yang mana padahal di 2015 namanya blok Mahakam sudah lebih 50 tahun sudah kita ambil kita serahkan kepada Pertamina," kata Jokowi.

Kemudian, pada 2018 pemerintah juga telah mengambil alih blok rokan yang selama kurang lebih 90 tahun berada di bawah penguasaan Chevron Amerika. Bahkan, 100 persen sahamnya sudah dikelola Pertamina.

Selanjutnya, tak kalah penting pemerintah juga berhasil merebut mayoritas saham Freeport sebagai saham pengendali yang diwakili PT Inalum. "Tapi dalam 4 tahun ini isu yang berkembang antek asing. Apakah mudah ambil semua itu? Kalau mudah sudah dari dulu," jelasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan, yang tak habis pikir adalah mengenai isu PKI. Jokowi mengaku heran padahal dirinya waktu itu baru berusia 4 tahun saat PKI dibubarkan. Jokowi mengizinkan semua orang yang menudingnya itu untuk memeriksa langsung ke tempat kediaman orang tuanya di Solo.

"Cek saja masjid dekat orang tua saya. Masjid dekat kakek nenek saya di Solo. Atau utusan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk cek," katanya.