Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

GMPG heran nama Novanto tidak ada dalam putusan terdakwa e-KTP

GMPG heran nama Novanto tidak ada dalam putusan terdakwa e-KTP Pimpinan DPR sikapi status tersangka Setnov. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan terkait adanya hilang nama Ketum Golkar Setya Novanto dalam putusan terdakwa e-KTP membuat kecurigaan di sejumlah masyarakat. Padahal, kata Doli, jika sebelumnya dalam tuntutan pada Sidang Irman dan Sugiarto dalam kasus itu disebut nama Novanto.

"Kemarin kita sudah mengikuti proses peradilan Irman dan Sugiarto, kita menilai saat itu, di dalam dakwa dan tuntutan, itu disebutkan beberapa nama, terlibat termasuk Setnov, tetapi dalam putusannya nama-nama itu hilang, tinggal tiga nama saja," kata Doli di Komisi Yudisial di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Doli pun mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Doli berharap ke depan sidang berikutnya tidak terjadi hal seperti itu. Apalagi jika Setya Novanto jadi melakukan upaya hukum untuk praperadilan.

"Yang kami tahu bahwa pengalaman sebelumnya, pada saat KPK juga mentersangkakan beberapa nama yang nama-nama besar, pimpinan atau pejabat pemerintahan di lembaga tinggi negara itu selalu kalah," jelas Doli.

Sekarang Setya Novanto masih menjabat sebagai ketua DPR dan tidak mau mundur. Doli khawatir jika ada pengaruh itu juga.

"Dengan adanya Komisi Yudisial, kami sebagai warga negara, walau kami tergabung partai politik. Keinginan kami supaya kasus e KTP ini tuntas setuntas-tuntasnya, keinginan kita menjadikan Indonesia bersih dari bebas korupsi bisa terlaksana," terang Doli.

Menurut Doli, jika Komisi Yudisial sebagai lembaga tumpuan masyarakat sekarang dalam penegakan hukum, terutama menghindari adanya mafia di peradilan. Sehingga ia berharap untuk kasus-kasus yang ditangani dapat terungkap dan bisa diselesaikan dengan baik. Apalagi untuk kasus yang melibatkan korupsi dana masyarakat yang banyak.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami sebagai anak bangsa dan warga Partai Golkar, untuk membangun partai politik lembaga tinggi negara dan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi," terang Doli. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov
Moeldoko Endus Motif Politik di Balik Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi soal E-KTP Setnov

Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?
Jokowi Tanggapi Pengakuan Agus Rahardjo soal Kasus e-KTP Setnov: Untuk Apa Diramaikan Itu?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.

Baca Selengkapnya
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP
Istana Tak Ambil Langkah Hukum Terkait Pernyataan Agus Rahardjo Soal Jokowi Intervensi Kasus e-KTP

Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Kejanggalan Hakim PTUN Tolak Gugatan Soal Pencalonan Gibran
PDIP Ungkap Kejanggalan Hakim PTUN Tolak Gugatan Soal Pencalonan Gibran

Gugatan PDIP terkait pencalonan Gibran sebagai wapres Prabowo sebelumnya ditolak PTUN Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara
Tudingan KPU Lakukan Pelanggaran Tak Terbukti, MK Tolak Sengketa Pileg 2024 Golkar di Dapil Gorontalo Utara

Putusan tersebut tercatat dalam nomor perkara 147-01-04-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Baca Selengkapnya
Pandangan Ahli Hukum Polda Jabar soal DPO Kasus Vina Diubah Usai Pegi Setiawan Tersangka
Pandangan Ahli Hukum Polda Jabar soal DPO Kasus Vina Diubah Usai Pegi Setiawan Tersangka

Kubu Pegi menilai penetapan tersangka kliennya janggal. Karena dalam berkas DPO hanya disebut Pegi alias Perong.

Baca Selengkapnya
PTUN Tolak Gugatan, Tim Hukum PDIP: Prabowo Yes, Gibran No
PTUN Tolak Gugatan, Tim Hukum PDIP: Prabowo Yes, Gibran No

Meski merasakan adanya kejanggalan dalam putusan yang tidak menerima gugatan PDIP itu

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi
Novel Baswedan Dengar Agus Rahardjo Sempat Ingin Mundur Gara-Gara Kasus e-KTP Diintervensi

Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi  Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto
DPR Diminta Tegas Sikapi Kabar Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP Libatkan Setya Novanto

Hamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.

Baca Selengkapnya
Penonton Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Sorak Sorai Usai Hakim Sebut Tak Sependapat dengan Dalil Polisi
Penonton Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Sorak Sorai Usai Hakim Sebut Tak Sependapat dengan Dalil Polisi

Momen penonton sidang bersorak itu salah satunya terjadi ketika hakim tunggal Eman Sulaeman membacakan isi dalil Polda Jawa Barat selaku pihak temohon.

Baca Selengkapnya