Gubernur Riau Kumpulkan TNI-Polri Bahas Status Siaga Darurat Karhutla Selama 9 Bulan

Merdeka.com - Gubernur Riau Syamsuar mengumpulkan seluruh pejabat TNI Polri, Kejaksaan dan kepala daerah seperti bupati dan wali kota seluruh Riau Rabu (15/2). Syamsuar membahas seputaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penetapan siaganya.

Pantauan merdeka.com, tampak Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, Danrem Wirabima Brigjen Parlindungan Hutagalung, Danlanal Dumai, Danlanud Roesmin Noerjadin, para Dandim dan Kapolres se Riau.

"Atas arahan Presiden dan Menko Polhukam, perlu diketahui kami telah menetapkan status siaga darurat Karhutla Riau terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023," kata Syamsuar saat rapat koordinasi persiapan penanganan Karhutla 2023 bersama Forkopimda Riau di Gedung Daerah Riau, Riau (15/2).

Syamsuar menyebutkan, status siaga darurat karhutla tahun 2023 ini selama 9 bulan. Itu terhitung mulai 13 Februari sampai 30 November 2023.

"Penetapan tersebut berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam, agar provinsi berpotensi Karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat Karhutla 2023," kata Syamsuar.

Menurut Syamsuar penetapan status siaga darurat karhutla Riau setelah adanya dua daerah, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis menetapkan status siaga Karhutla 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Karena untuk penetapan status siaga Karhutla tingkat provinsi harus ada dua kabupaten/kota yang menetapkan status Karhutla terlebih dahulu. Dengan telah ditetapkan status siaga Karhutla Riau, maka kita bisa melaksanakan langkah-langkah antisipasi sesuai yang diamanahkan Presiden dan Menko Polhukam," ucap Syamsuar.

Untuk menghadapi terjadinya karhutla tahun 2023, sedikitnya ada 8 poin arahan Gubernur Riau yang akan dipersiapkan, diantaranya:

1. Membentuk dan mengaktifkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tingkat kab/kota sampai di tingkat kelurahan/desa.

2. Deteksi dini dan pengecekan lapangan (ground check) titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat (quick response), upayakan pemadaman sedini mungkin agar tidak membesar dan meluas.

3. Melakukan patroli rutin/mandiri/terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

4. Menyiagakan seluruh sumber daya baik personel/sdm maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan (seperti: mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api) dan memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran (rutin dan BTT) untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait (Forkompimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat/adat/agama, akademisi, media massa dan masyarakat relawan/mpa).

6. Melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

7. Melakukan upaya pembasahan (rewetting) lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutla.

8. Menyiapkan sekat kanal (canal blocking) dan embung air.

Untuk diketahui, berdasarkan data BPBD Riau, sejak awal Januari hingga saat ini sudah 12,55 hektare lahan terbakar di Riau. Kebakaran paling banyak terjadi di Pekanbaru seluas 6,62 hektare.

Selain Pekanbaru, kebakaran lahan juga terjadi di Bengkalis seluas 3,58 hektare, Kampar dan Dumai 1 hektare. Lalu, lahan terbakar juga terjadi di Inhu dan Siak tak sampai 1 hektare.