Hampir Setahun di Indonesia, Seorang WN Malaysia Akhirnya Dideportasi

Merdeka.com - Warga negara Malaysia inisial MA (28) dideportasi oleh Kantor Imigrasi TPI Dumai. Dia dipulangkan dengan menggunakan kapal Ferry MV Indomal Kingdom tujuan Dumai-Melaka.

Kepala Kantor Imigrasi Kota Dumai Provinsi Riau, Rezeki Putra Ginting mengatakan, MA dideportasi karena dia pernah masuk Indonesia pada 18 Mei 2022. Namun tidak ada bukti cap keluar dalam paspor.

"Karena tidak ditemukan adanya cap tanda keluar, makanya kita deportasi. Semua warga negara asing harus dibuktikan dengan cap," ujar Rezeki, Jumat (24/2).

Menurut Rezeki, sebelum melakukan pendeportasian WN Malaysia tersebut, petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dengan menahan MA sejak 20 Februari 2023.

Lalu pemeriksaan dilanjutkan di ruang pemeriksaan. Petugas mendapatkan hasil bahwa MA terindikasi overstay dan pernah keluar dari wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Dumai menuju Melaka pada 14 November 2022 tanpa melewati pemeriksaan keimigrasian.

"Jadi yang bersangkutan dideportasi ke negara asalnya Malaysia dengan menggunakan emergency certificate atau perlakuan cemas negara Malaysia yang dikeluarkan oleh Konsulat Malaysia Pekanbaru. Karena memang seperti itulah prosedurnya," jelasnya.

Selain itu, WN Malaysia tersebut juga overstay atau izin tinggalnya telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. MA dinilai melanggar aturan keimigrasian.

"Pendeportasian bukan kali ini saja, sebelumnya pada 3 Februari 2023, Kantor Imigrasi Dumai juga telah melakukan pendeportasian terhadap satu orang WN Malaysia dengan inisial MSR (18)," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Muhammad Jahari Sitepu mengimbau seluruh jajaran Keimigrasian untuk lebih teliti dan waspada dalam melakukan pemeriksaan dokumen Keimigrasian.

Menurut Jahari, tingginya jumlah permohonan paspor belakangan ini menjadi bukti bahwa animo masyarakat dalam melakukan perjalanan Internasional semakin tinggi.

"Lalu lintas manusia yang semakin padat harus dibarengi dengan kewaspadaan yang maksimal. Jangan lupa tingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan kementerian atau lembaga terkait agar keamanan dan ketertiban NKRI tetap terjaga," pungkasnya.