Hari Kesehatan Nasional, PDIP minta pemerintah perbanyak dokter
Merdeka.com - Tidak banyak yang menyadari, hari ini Kamis (12/11), bangsa Indonesia memeringati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-51. Peringatan ini dimulai sejak 1959 saat Presiden Soekarno mencanangkan Gerakan Pemberantasan Malaria.
Di momen HKN ke-51 ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah agar memperbanyak tenaga medis, seperti dokter dan perawat.
"Tenaga medis jangan dilihat sebagai beban APBN, tetapi harus dilihat sebagai alat negara dalam menjalankan fungsi dasar kesehatan tersebut," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto lewat keterangannya, Kamis (12/11).
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Kenapa ASN tahun ini fokus di guru dan kesehatan? Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan, kata Anas.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan penting? 'Kami berharap perlindungan yang Pemerintah Kota Makassar implementasikan saat ini, dapat memberikan ketenangan dalam bekerja dan kepastian kehidupan apabila terjadi risiko kerja.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Apa tujuan BPJS PBI APBD? Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat menerima perawatan kesehatan tanpa kewajiban membayar iuran bulanan.
Hasto mengingatkan, kesehatan merupakan fungsi dasar negara. Hal ini sejalan dengan perintah konstitusi bahwa salah satu tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum, termasuk penghidupan yang layak.
"Atas dasar hal ini maka kesehatan sebagai fungsi dasar tidak bisa dikomersialisasikan," tegas Hasto.
Hasto menekankan, pemerintah harus berkonsentrasi pada upaya membebaskan rakyat dari berbagai penyakit seperti TBC, disentri, malaria, demam berdarah, busung lapar, kolera, dan berbagai penyakit lainnya.
"Atas dasar hal tersebut maka melalui sistem jaminan sosial dan kartu sehat, harus menjadi instrumen dasar bagaimana fungsi dasar negara tersebut dijalankan. Demikian halnya terhadap akses ke rumah sakit," paparnya.
Hasto menyampaikan, pihaknya sangat prihatin ketika rakyat yang datang ke rumah sakit masih sering diperlakukan secara diskriminatif. "Rakyat ketika datang ke rumah sakit hanya boleh dibedakan atas penyakitnya dan semua harus mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak, Sri Rahayu mengatakan sangat relevan jika HKN ke-51 ini menjadi momentum seluruh warga masyarakat Indonesia untuk dapat bersama melakukan Gerakan Hidup Baru, yakni dengan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sehat dan mencegah penyakit.
"Banyak penyakit yang bisa dihindari dengan hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan, mengonsumsi makanan seimbang dan bergizi serta berolah raga," kata Sri Rahayu.
Sri Rahayu mengungkapkan, Gerakan Hidup Baru sangat relevan karena faktanya terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit kanker yang mematikan. Pada 2011, ujar dia, jumlah pasien penderita kanker payudara 769, meningkat menjadi 819 pada tahun 2013, dan jumlah meninggal dunia bertambah.
"Penyakit kanker antara lain disebabkan oleh pola makan. Maka pencegahannya melalui mengonsumsi makanan sehat atau pemeriksaan medis oleh dokter di Rumah Sakit," ujarnya.
Menurut Sri, perempuan, khususnya sebagai ibu memiliki tanggung jawab lebih besar merawat dan menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa. Karenanya, para ibu tentu harus sehat lebih dahulu.
Untuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut, lanjut dia, ibu memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk, laki-laki (bapak/suami) dan dalam arti yang lebih luas negara, pemerintah dan masyarakat pada umumnya termasuk kader partai.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaGanjar tetap menilai preventif lebih baik agar tidak 'kobol-kobol' (menghabiskan) uang untuk orang sakit.
Baca SelengkapnyaGhufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan soal bagaimana menciptakan angka harapan hidup untuk masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaJelang Pilpres 2024, Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan sosok calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pilihan mereka.
Baca SelengkapnyaMenkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani
Baca Selengkapnya6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Baca SelengkapnyaSaleh Partaonan berharap, rumah sakit swasta yang dikelola oleh ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik.
Baca SelengkapnyaRSUD Tamiang Layang harus memiliki dokter sepesialis untuk penyakit-penyakit kritikal.
Baca SelengkapnyaRencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing menuai polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak karena berbagai alasan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di 2022.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.
Baca Selengkapnya