ICW Prediksi UU KPK Baru Bakal Ramai-Ramai Digugat ke MK

Merdeka.com - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana melihat, banyak kesalahan yang dilakukan dalam pengesahan tersebut. Dia pun mengungkapkan kecewa dengan apa yang terjadi hari ini.

"Kita nilai, dari sisi formilnya cukup bermasalah, karena tidak masuk Prolegnas 2019. Terakhir revisi KPK masuk di 2017. Berarti ada sesuatu yang harus dijelaskan oleh DPR, kenapa ini begitu cepat, padahal perencanaannya cukup masalah," kata Kurnia, Selasa (17/9).

Selain itu, masih kata dia, dari segi substansinya. Di mana hampir seluruh yang disepakati, baik yang disusun DPR, disetujui pemerintah, ataupun hari ini, semuanya dipastikan akan memperlemah pemberantasan korupsi. Serta memperlambat proses penegakan hukum di KPK. Karenanya, pasti akan ada banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Memang kalau dilihat dari naskah yang sudah beredar di tengah masyarakat, bisa dipastikan ini banjir judical review, ketika tingkat judical review dalam sebuah pasal itu meningkat di Mahkamah Konstitusi, berarti ada permasalahan di undang-undang tersebut. Yang kita pandang dari sisi akademis, sangat mudah kita perdebatan," jelas Kurnia.

Terlebih, masih kata dia, adanya kabar bahwa sidang paripurna DPR dalam pengesahan tersebut, tidak kuorum. Jika melihat banyak yang tidak hadir, menurutnya ada permasalahan dalam pengesahan UU KPK.

"Seharusnya dalam pengesahan undang-undang, harapannya kuorum itu bisa terpenuhi. Kalau melihat data, berarti ada permasalahan dalam pengesahan undang-undang ini. Yang sangat rawan dipermasalahkan publik. Tetap harus dipermasalahkan, bagaimana proses legislasi ini," ungkap Kurnia.

Dia menegaskan, dengan celah-celah seperti ini, maka bukan hanya ICW, tetapi banyak pihak akan ramai-ramai datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat undang-undang tersebut.

"Ketika masyarakat berbondong-bondong mengajukan JR ke MK, maka seharusnya DPR dan pemerintah malu karena membuat legislasi yang tidak berkualitas. Pasti banyak (pihak ke MK), isu ini bukan hanya ICW saja," katanya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com