ICW sebut UN ajarkan anak curang dan jadi bibit korupsi
Merdeka.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pemerintah harus segera menghentikan Ujian Nasional (UN). UN dianggap sebagai program pendidikan yang mengajarkan kecurangan kepada siswa.
"Sementara jangan ada UN dulu lah, karena UN itu ajarkan anak belajar curang. Kalau dari kecil mereka curang maka sampai besar curang. Itu jadi bibit-bibit korupsi," kata Febri di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IVD Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (4/12).
Menurut Febri, pemerintah harus mulai melakukan pembenahan di internal pendidikan. Misalnya memperbaiki fasilitas sekolah hingga kualitas guru.
-
Bagaimana intervensi dilakukan dalam pendidikan? Biasanya, pemerintah akan melakukan intervensi yaitu sebagai tindak melancarkan perencanaan kerja dalam sebuah negara. Dalam hal ini intervensi mempunyai konotasi menekan pihak tertentu, bisa diartikan rakyat dan anggota pemerintahan yang lain.
-
Siapa yang mendoktrin anak-anak? Tsania Marwa merasa sedih karena merasa dijauhkan dari kedua anak kandungnya oleh Atalarik, yang mendoktrin anak-anaknya dengan pikiran negatif terhadap ibunya.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Bagaimana cara memperbaiki kualitas pendidikan? Masdar menyerukan perlunya reformasi mendalam dalam struktur pendidikan dan regulasi etika sosial untuk memperbaiki kualitas Pendidikan.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
Dia menyebut, rendahnya kualitas guru menjadi pemicu utama terjadinya kecurangan saat UN berlangsung. Kendati anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat terbilang cukup besar yakni selama ini berkisar pada Rp 500 triliun.
"Kecurangan UN ini terjadi kenapa? Karena sekolah itu secara standar tidak bisa, tidak mampu, banyak standar tidak terpenuhi akhirnya muridnya tidak punya kemampuan menjawab soal. Karena tidak bisa jawab soal, dia cari ke yang lain. Cari bocoran. Dan sekolah juga takut kalau muridnya di bawah standar, ikut UN standar nasional, yang soalnya susah-sudah, akhirnya ikut bantu. Akhirnya terjadinya kecurangan sistematis yang terus menerus, terstruktur dan masif itu," jelas Febri.
Tak hanya itu, Febri menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyentuh sistem pendidikan di Tanah Air. Pendidikan anti korupsi dianggap mampu menumbuhkan jiwa generasi muda anti korupsi.
"Kalau pendidikan anti korupsi itu cukup learning by doing saja. Kalau bahasa Jokowi revolusi mental. Ajak saja anak bermain terus nanti sambil belajar pendidikan anti korupsi," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika orang tua berlaku curang, sama saja telah mendidik anaknya untuk menjadi koruptor
Baca SelengkapnyaPersoalan etika itu semakin diperparah dengan pengajaran akhlak di lembaga pendidikan yang cenderung verbal dan normatif.
Baca SelengkapnyaHeru mengancam bakal menindak tegas pelajar terlibat tawuran.
Baca SelengkapnyaDua KJP dicabut itu milik siswa yang terlibat tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli di Johar Baru, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaKemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca SelengkapnyaPerundungan, imbuh Ipuk, adalah bagian dari tiga dosa besar pendidikan yang harus dienyahkan.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.
Baca SelengkapnyaHeru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.
Baca SelengkapnyaCivitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Jokowi dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengatakan reformasi bisa dinilai gagal karena masih menjamur masalah KKN
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, Prabowo mengajak mahasiswa menjadi pemimpin yang cerdas, disiplin dan tidak suka menyontek.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca Selengkapnya