Heru Budi Cabut KJP Dua Pelajar Terlibat Tawuran
Heru mengancam bakal menindak tegas pelajar terlibat tawuran.
Heru mengimbau pelajar tidak bermain-main saat belajar.
Heru Budi Cabut KJP Dua Pelajar Terlibat Tawuran
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengungkapkan bahwa telah mencabut dua Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus milik siswa yang ikut dalam tawuran. Heru mengatakan, sanksi itu akan menjadi efek jera agar tak ada lagi pelajar yang tawuran. Heru mengimbau para pelajar untuk belajar dengan benar. "Kemarin yang tawuran ada dua KJP-nya dicabut. Ya jangan tawuran belajar dengan benar, kita imbau," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/7).
Heru menyayangkan aksi tawuran yang masih kerap terjadi di ibu kota. Sebab, masa depan pelajar menjadi tak terarah.
"Kan kalau di Jakarta itu sekolah sudah gratis ya tinggal sekolah. Kalau tawuran, nanti masa depannya bagaimana, kan gitu kan. Masa depan dirinya sendiri bagaimana, kembali ke dirinya sendiri kan kasihan," ujar Heru.
Heru Minta Pihak Sekolah dan Keluarga Mengawasi Anak
Heru meminta kepala sekolah, guru untuk mengimbau anak didik belajar dengan benar. Tidak hanya pihak sekolah, Heru juga meminta orang tua hingga tetangga untuk mengawasi anak-anaknya agar tak terjadi tawuran. "Jakarta harus ya anak-anaknya harus lebih pintar lah. Saya minta pengawasan orang tua, tokoh masyarakat, tetangga untuk selalu mengingatkan, termasuk media," kata Heru.
Cara Ampuh Satpol PP Cegah Tawuran di Jakarta
Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin akan memilih pelajar untuk dijadikan Duta Pelajar Trantibum. Mereka akan menjadi mitra Satpol PP untuk mengedukasi sesama pelajar terkait sanksi-sanksi pelanggaran seperti tawuran. "Ada juga pengenaan pidana, sanksi-sanksi administrasi, terkait dengan tindakan melanggar perda," kata Arifin kepada wartawan, Rabu (26/7).
Selain itu, Satpol PP juga memberikan edukasi terkait kebijakan dan aturan yang ada. Tujuannya, nilai-nilai kebaikan tersebut sudah tertanam sejak dini di pikiran pelajar. Arifin juga meminta masyarakat melihat tawuran sebagai aksi perkelahian. "Apakah ada menyangkut masalah-masalah sosial, non-sosial, ekonomi, atau yang lain itu harus didalami secara utuh sehingga pendekatan yang dilakukan lebih tepat," ujar Arifin.
