Ini cara Soeharto lawan orang-orang yang mengkritiknya

Merdeka.com - Aturan hukum soal postingan menghasut di media sosial jadi polemik. Banyak yang menilai hal itu dilakukan pemerintah untuk membungkam kritik.

Dari zaman Soekarno, Soeharto hingga Jokowi, kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah memang selalu ramai. Dulu dilakukan lewat media massa atau selebaran, kini lebih ramai di media sosial.

Cara Presiden menanggapi kritik itu pun berbeda-beda. Presiden Soeharto misalnya, tak pernah mau mengenal apa yang namanya oposisi.

"Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saka menentang, asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini," kata Soeharto.

Menurut Soeharto ada yang namanya kontrol sosial, tetapi jangan sampai membuat keonaran. Jangan sampai sampai ribut-ribut dan mengganggu stabilitas nasional.

"Janganlah ngotot, karena perbedaan pendapat, lalu kasak-kusuk hendak menjatuhkan pemerintah. Kita tidak mau mengenal yang seperti itu di negeri ini," kata dia dalam Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Terbitan PT Citra Lamtoro Gung Persada 1989.

Soeharto sengaja membahas soal oposisi dan kritik itu untuk menghadapi kelompok Petisi 50. Anggota Petisi 50 di antaranya adalah Jenderal Nasution, Ali Sadikin, Hoegeng, Mohammad Natsir, dan Syafruddin Prawinegara. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980.

Lalu apa hukuman bagi orang-orang yang tetap mengkritik Soeharto?

Soeharto mencap semua orang yang menentangnya berarti menentang Pancasila. Anti-Soeharto berarti anti-Pancasila. Soeharto juga memanfaatkan Pancasila untuk menekan lawan-lawan politiknya. Dia juga meyakinkan ABRI untuk memihak satu golongan, bukan memihak kepentingan rakyat.

Soeharto menjawab kritik para tokoh bangsa itu dengan pengasingan politik atau kematian perdata. Semuanya dijadikan persona non grata, atau orang yang tidak diinginkan kehadirannya. Mereka dijauhi dari pergaulan, diisolasi, dicekal ke luar negeri dan ditekan di bidang politik dan ekonomi. Kasarnya, dibuat sengsara di negeri sendiri.

"Dalam negara Pancasila dan Demokrasi Pancasila, kalau ada yang menyatakan tidak setuju, ok saja. Tetapi kalau sudah bertindak menyalahi hukum, ya sepatutnya diambil tindakan terhadapnya," tegas Soeharto.