Ini kata Ombudsman dituding giring opini terkait Tanah Abang oleh Lulung
Merdeka.com - Temuan hasil investigasi Ombudsman RI soal dugaan pungli yang dilakukan oknum Satpol PP dan preman di tujuh titik di Jakarta ditanggapi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Lulung menilai Ombudsman hanya menggiring opini publik dan meminta lembaga itu menindaklanjuti temuannya.
Menanggapi Haji Lulung, Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan pihaknya tak bisa menindaklanjuti hasil temuannya karena bukan penegak hukum. Ombudsman, kata dia, merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberi peringatan kepada lembaga publik yang diduga melakukan penyimpangan.
"Kami kan bukan penegak hukum. Kami adalah lembaga reminder, lembaga yang mengingatkan agar yang punya kewenangan melakukan tugasnya. Makanya kami juga waktu itu mengundang Inspektorat DKI Jakarta untuk bekerja," jelasnya, Senin (27/11).
-
Apa profesi Adrian Tobing? Adrian, putra sulungnya, mencuri perhatian publik dengan pesonanya yang tampan saat ia tumbuh menjadi dewasa.
-
Bagaimana AD menjawab pertanyaan? AD menjawab dua puluh sembilan pertanyaan secara detail selama pemeriksaan berlangsung selama tiga jam.
-
Apa arti dari nama 'Adrian' dalam bahasa Latin? Adrian yang memiliki arti penuh perasaan, cermat
-
Apa jabatan Adi Suryanto? Dilansir dari Lan.go.id, Prof. Dr. Adi Suryanto MSi., CHRM menjabat sebagai kepala LAN sejak tahun 2015.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Apa jabatan Lukman Hakim? Jabatan yang pernah diembannya sebagai berikut.Inspektur Keuangan (1942-1945).Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1946)Komisaris Keuangan untuk SumatraDirektur De Javasche Bank Gubernur Bank Indonesia Direktur Bank Dunia (World Bank)Direktur Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF)Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947). 9. Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).10. Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949)11. Menteri Keuangan dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 - 6 September 1950).
"Kalau dia yang enggak nindak kok nyalahin kita sih? Cara berpikirnya gimana ya?" sambungnya.
Ia menegaskan bahwa Ombudsman tak bekerja untuk menggiring opini publik. "Itu bukan kerjaan kami kok," ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa titik yang diduga masih marak pungli dan premannya tak hanya Tanah Abang, tapi ada tujuh titik lainnya yaitu Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, dan kawasan sekitar Mal Ambasador.
"Kami punya lokasi tujuh titik. Dan di tujuh lokasi itu fenomenanya sama. Bahwa terjadi Satpol PP ngutip (pungli), yang kedua ada preman. Media kemudian menggiringnya Tanah Abang melulu seakan-akan Tanah Abang beda sama yang lain," jelasnya.
Pihaknya baru melakukan investigasi di tujuh titik. Namun tak menutup kemungkinan di tempat lain juga ditemukan praktik yang sama. Hanya saja untuk menyisir tempat lain, pihaknya memiliki keterbatasan SDM.
"Andaikan kami sebar (investigasi) untuk 30 titik kalau kami punya kemampuan bisa kami sebar. Tapi kami hanya tujuh titik. Itu pun kami investigasi selama seminggu," kata dia.
"Jadi jangan repot-repot di soal oknum. Karena kami berpendapat kalau sudah tujuh kasus saja kami temui dan mudah maka asumsinya begitulah yang kami temukan di tempat-tempat yang lain," pungkasnya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaRuhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.
Baca SelengkapnyaAnggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut satu Anies Baswedan menyinggung orang dalam (Ordal) dalam debat capres perdana
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menanggapi keluhan Arteria terkait OTT yang dilakukan Kejati Bali
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaLuhut bahkan meminta mereka untuk pindah dari Indonesia bila dianggap semua jelek.
Baca SelengkapnyaAbraham yakin Said Didu tak langsung ditahan karena masih berstatus saksi.
Baca Selengkapnya