Jelang Nataru, Prabowo Minta Menteri Antisipasi Mobilitas Warga dan Bencana Alam
Prabowo memerintahkan menteri kabinet Merah Putih untuk mengantisipasi munculnya bencana alam saat momen Nataru.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya mengantisipasi mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Prabowo tak ingin ada persoalan di masyarakat selama libur Nataru.
"Tadi Pak Presiden menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana agar pelaksanaan Nataru ini tidak menimbulkan persoalan di masyarakat, terutama antisipasi terkait dengan mobilitas masyarakat yang akan memanfaatkan Nataru untuk liburan," jelas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti usai rapat koordinasi bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12).
Selain itu, kata dia, Prabowo memerintahkan menteri kabinet Merah Putih untuk mengantisipasi munculnya bencana alam saat momen Nataru. Hal ini mengingat curah hujan yang tinggi selama bulan Desember 2024.
"Juga antisipasi terhadap berbagai hal yang sekali lagi mungkin terjadi terkait dengan musim hujan dan beberapa persoalan menyangkut bencana alam yang terjadi di tanah kita akhir-akhir ini perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya," jelas Mu'ti.
Pergerakan Masyarakat saat Nataru
Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno memaparkan, sejumlah catatan data terkait potensi pergerakan di musim Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Khususnya terkait program mudik gratis Nataru 2024/2025 yang digagas sejumlah instansi dan perusahaan.
"Menyelenggarakan mudik gratis tidak hanya berdasarkan angka statistik hasil survei, namun harus melihat fakta di lapangan, supaya tepat sasaran. Keselamatan transportasi wisata harus benar-benar mendapat perhatian khusus," ujar Djoko dalam catatan tertulis, Sabtu (7/12/2024).
Mengutip survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (2024), potensi pergerakan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) secara nasional sebesar 110,67 juta (39,30 persen), dengan daerah tujuan masih terpusat di Pulau Jawa.
Didapat 10 provinsi daerah tujuan libur Natal dan Tahun Baru, antara lain Jawa Tengah 17,10 persen, DI Yogyakarta 15,77 persen, Jawa Barat 11,78 persen, Jabodetabek 10,34 persen, Jawa Timur 8,85 persen, Sumatera Utara 5,70 persen, Bali 5,55 persen, Sumatera Barat 3,26 persen, Lampung 3,08 persen, dan Sulawesi Selatan 2,66 persen.
Moda transportasi yang digunakan mobil 36,07 persen (39,92 juta), sepeda motor 17,71 persen (19,6 juta), kereta api 15,05 persen (16,64 juta), transportasi udara 12,85 persen (14,22 juta), dan kapal penyeberangan/kapal 4,90 persen (5,43 juta).
Mengacu data tersebut, Djoko menyebut aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk akan padat dilewati masyarakat yang mau berwisata dan berlibur akhir tahun.
Sehingga, pemisahan pengelompokan sepeda motor, bus dan mobil penumpang, dan truk barang diperlukan untuk memperlancar penyeberangan Merak-Bakauheni.
"Penerapan sistem penundaan (delaying system) harus benar-benar ditaati. Tidak ada lagi toleransi bagi yang belum memiliki tiket kapal atau tidak seusai jadwal menyeberang diberikan kemudahan. Hal itu dilakukan, supaya tidak terjadi kesemrawutan seperti Musim Mudik Lebaran 2024 lalu," pintanya.
Di sisi lain, ia mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk turut andil memperhatikan objek-objek wisata. Pasalnya, pemda tidak pernah membangun transportasi umum angkutan wisata. Sebaliknya, area parkir kendaraan yang terus diperluas.
"Lahan parkir mobil lebih luas daripada obyek wisata, padahal berada di tepi jalan. Pemda kurang antisipasi, seharusnya sediakan angkutan umum bagus, sehingga kecenderungan kemacetan menuju lokasi wisata dapat diantisipasi," tegas Djoko.
Di samping itu, daerah-daerah rawan tanah longsor, wajib diawasi yang mencakup jalur darat dan kereta api. Musibah longsor kerap terjadi pada musim hujan.
"Keselamatan harus menjadi hal yang utama, tidak dapat ditawar. Warga jangan memaksa pengelola pelabuhan untuk memberangkatkan kapal. Muatan orang, kendaraan dan barang yang diangkut kapal tidak melebihi kapasitas angkut kapal dan sesuai dengan manifest," serunya.
