Jika menang pilkada, calon terkena OTT dilantik dan langsung diberhentikan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) korupsi bisa tetap dilantik jika menang Pilkada, namun akan langsung diberhentikan. Tjahjo menilai ketentuan itu diatur dalam undang undang Pilkada yang diturunkan dalam Peraturan KPU tentang pencalonan.

"Aturannya oleh KPU begitu kok, tahun kemarin ada calon yang ditahan dan dia menang mutlak dan dia saya lantik. Setelah berkekuatan hukum tetap diputuskan pengadilan bersalah, baru dicopot," kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya usai Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Namun ke depan, Tjahjo akan mengkaji aturan yang tepat perihal bakal calon kepala daerah yang terjaring OTT akan langsung dicopot atau dicopot usai dilantik. Saat ini pihaknya masih fokus menyukseskan jalannya Pilkada Serentak 2018.

"Ya itu masih kita inventarisir, tapi kita sukseskan dulu (Pilkada) tahun ini, kalau nanti ada calon tunggal, sekarang ada yang OTT, banyak loh kemarin yang dilantik ditahanan juga ada. Ya itu sah sah saja, kita tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. Setelah ada kekuatan hukum tetap baru pemerintah menetapkan, oh dia diganti atau tidak itu aja," terangnya.

Dalam hal ini, Tjahjo kembali menegaskan kepada bakal calon kepala daerah agar memahami area rawan korupsi dan menjaga batasan untuk mempertahankan integritas. Semua aturan pun sudah diingatkan olehnya.

"Sudah saya sampaikan, dana anggaran, dana hibah, dana bansos, mekanisme pembelian barang dan jasa. Jual beli jabatan, retribusi dan pajak, itu area rawan korupsi. Masak harus kita awasi 24 jam? urusan itu kan masing-masing harus punya ketahanan dan lebih memahami. Integritas harus kita pertahankan," tandas politikus PDIP ini.