JK Sindir Nadiem Makarim: Jangan Ciptakan Generasi Muda yang Lembek
Merdeka.com - Mendikbud Nadiem Makarim berencana menghapus UN mulai 2021 mendatang. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai rencana penghapusan UN tersebut.
JK menilai, penghapusan UN justru akan menciptakan generasi muda yang lembek. Hal ini disampaikan JK usai menghadiri pengukuhan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai guru besar UMY, Kamis (12/12).
"Nanti kita bicarakan itu (soal rencana penghapusan UN). Jangan menciptakan generasi muda yang lembek. Agar semua belajar dan pentinglah itu," ujar JK.
-
Bagaimana perpisahan mahasiswa KKN UGM? Perpisahan itu diwarnai dengan isak tangis para mahasiswa KKN
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Siapa yang memecat Dekan FK Unair? Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih tengah menjadi sorotan banyak pihak usai memecat sepihak Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso atau Prof Bus.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum? “Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,“ kata Prof Wihana.
-
Siapa yang menyatakan pentingnya pemeringkatan untuk menakar kualitas pendidikan? Menurut Ova, keberadaan pemeringkatan perguruan tinggi menjadi hal yang penting untuk menakar sejauh mana perguruan tinggi telah berproses dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan dampak nyata bagi masyarakat.
-
Bagaimana Kemendikbudristek memulihkan sistem KIP Kuliah? “Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,“ katanya.
Sebelumnya, saat mendapatkan gelar doktor kehormatan di Universitas Negeri Padang (UNP), JK sempat menyebut bahwa Kementerian Pendidikan akhirnya meluncurkan sistem Ujian Akhir Nasional (sebelum disempurnakan menjadi Ujian Nasional pada 2005). Sistem ini diharapkan menjadi basis standar mutu merata di seluruh Indonesia.
Menurut JK, sistem UN bisa menguji kemampuan dan pengetahuan siswa sesuai seharusnya.
"Kenapa harus ada standar nasional? Karena kalau tidak, kita punya standar berbeda dan itu berbahaya, mutu berbeda maka ada gap dan kesenjangan mutu pendidikan satu daerah ke daerah lain," beber JK, Kamis (5/12)
Ditambahkan JK, meskipun di awal penerapan UN tidak berjalan mulus karena sejumlah pelajar dinyatakan tidak lulus ujian, namun dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu terus dilakukan evaluasi agar UN menjadi semakin baik.
"Evaluasi bisa dilihat, dilihat perkembangannya, ini yang perlu menjadi catatan," tegas JK.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengkritik Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tidak memiliki pengalaman di dunia pendidikan.
Baca SelengkapnyaAlimudin mengatakan, pihaknya menyiapkan peta jalan pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompeten di IKN.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Muhammadiyah, Haedar Nasir mengajak para peserta Pemilu 2024 untuk mematuhi aturan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK bahkan membandingkan kepemimpinan Nadiem dengan dengan para tokoh-tokoh pendidikan terdahulu.
Baca SelengkapnyaPerdebatan tentang urgensi mendirikan negara Islam sudah selesai ketika pendiri bangsa sepakat dengan format Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaNU dan Muhammadiyah berharap rakyat bisa menerima apapun hasilnya
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Pancasila dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi anak berkebutuhan khusus
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaDibentuk pada masa pendudukan Jepang, badan ini memiliki peran krusial dalam merumuskan dasar-dasar negara dan menyiapkan langkah-langkah menuju kemerdekaan.
Baca Selengkapnya