Jokowi Instruksikan Penambahan Pasukan di Natuna

Merdeka.com - Kemenkopolhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah telah menambah pasukan untuk menguatkan pengamanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna. Ini merespon adanya sejumlah kapal asing milik China diduga untuk mencuri ikan.

"Apa yang sudah diinstruksikan oleh presiden dan sebelum ini pun saya sudah bicara langsung dengan pihak istana yang diwakili Mensesneg dua hari lalu, menyatakan bahwa sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan. Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak," katanya di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Dia menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan kegiatan dan penghidupan nelayan di Natuna. Namun, Mahfud menegaskan, peristiwa itu tidak dalam suasana berperang dan tak mengganggu perekonomian serta budaya kedua negara.

"Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa," ujarnya.

"Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama," tutup mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.

Selain itu, Mahfud mengatakan, China berani ke Natuna dikarenakan belum maksimalnya pemerintah dan nelayan hadir di lokasi tersebut.

"Nah sekarang dimasuki karena kita kurang hadir di sana, oleh sebab itu keputusan pemerintah itu pertama menyatakan, siapapun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir," katanya.

"Itulah pernyataan pertama kita, bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," sambungnya.

Dia menyampaikan, kekayaan laut di Natuna harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh dan untuk rakyat. Sebab, berdasarkan hukum perairan Natuna milik Indonesia.

"Berdasar hukum tuh artinya apa, hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka masuki itu adalah perairan sah kita Indonesia dan kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang disitu termasuk 200 meter ke bawahnya dari dasar perairan itu. Itu menurut hukum hak kita," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengaku akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat dalam rangka menegaskan sikap negara yang tidak menerima tawar-menawar bila menyangkut kedaulatan.

"Kita sudah mulai merealisasikannya, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak, kemudian kegiatan nelayan dan penghidupan nelayan di daerah saja juga ini akan ditingkatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan baju safari berwarna cokelat.

Usai melangsungkan pertemuan, Prabowo mengaku telah banyak berbincang dengan Menko Luhut. Utamanya menyangkut hal-hal yang bersifat dengan urusan di masing-masing sektoral.

Tak hanya kepada Menko Luhut, Prabowo juga mengaku selalu melakukan koordinasi dengan beberapa menko lainnya. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maupun Kemenko Polhukam.

"Saya berkala koordinasi sama menko-menko. Menko Ekonomi, Polhukam ke pak Luhut juga. Kerja sama harus baik," katanya usai melangsungkan pertemuan di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1).