Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Jokowi juga menyebut, semua lembaga memiliki kekurangan.
Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Menurut Jokowi, setiap lembaga memiliki kekurangan. Dia menyebut, kekurangan tersebut membutuhkan evaluasi.
“Mesti ada yang perlu dievaluasi, diperbaiki, saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, dievaluasi,” kata Jokowi saat kunjungan kerja di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8).
Jokowi menilai, KPK adalah lembaga yang bagus. Jokowi juga memuji sistem yang sudah dibangun sebagai prosedur kerjanya. Terutama soal operasi tangkap tangan (OTT).
"Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,"
puji Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Mega, KPK yang sekarang seperti tidak lagi efektif memberantas rasuah dalam penegakan hukum di Indonesia dan selayaknya dibubarkan saja.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak, jadi menurut saya nggak efektif,"
kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, seperti dikutip Selasa 22 Agustus 2023.
Argumentasi Megawati disampaikan sebab hingga saat ini korupsi masih merajalela. Hal menjadi kontradiksi dengan nasib rakyat Indonesia yang hidup miskin.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi? Akhirnya masuk penjara juga! bohong kalau nggak kelihatan,"
singgung Megawati.
merdeka.com
Menurut Megawati, alasan dari maraknya perilaku koruptif ada di ranah penegakkan hukum yang diyakini kurang memberikan efek jera dalam menindak.
"Persoalannya penegak hukumnya, mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat? itu persoalannya!,"
tegas Megawati.
merdeka.com
