Jual Miras Oplosan, 2 Warga di Tasikmalaya Terancam Penjara 15 Tahun

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menangkap dua orang warga yang diduga membuat dan menjual minuman keras (Miras) oplosan. Keduanya ditangkap pada Senin (5/6) di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKP SY Zainal Abidin mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan Satuan Samapta beberapa hari yang lalu. Dalam penggerebekan pihaknya mengamankan dua orang yang berinisial RG dan AS.

“Kasusnya dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan karena ternyata diketahui keduanya merupakan peracik dan penjual miras oplosan yang sudah memproduksi di rumah kontrakan. Kami menemukan sejumlah barang bukti di lokasi penggerebekan,” kata Zainal, Kamis (8/6).

Orang lain juga bertanya?

Barang bukti yang diamankan pihaknya mulai dari gayung, teko, corong, pewarna, pengawet makanan, label, embel, tap dispenser, hingga dua jerigen alkohol dan uang hasil penjualan. Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa AS merupakan pembuat miras oplosan dan RG penjualnya.

Keduanya, menurut Zainal, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya melakukan gelar perkara. “Keduanya ini diketahui sudah melakukan aksi pembuatan dan penjualan miras oplosan selama enam bulan,” ungkapnya.

Dalam kurun waktu tersebut, dijelaskan Zainal, keduanya membuat miras oplosan yang kemudian dikemas menjadi minuman keras import. Kedua pelaku membuatnya menggunakan bahan-bahan yang dibeli secara daring kemudian dijual mulai harga Rp50.000 hingga Rp300.000 per botol.

Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, mereka tidak hanya menjual miras oplosan di Kota Tasikmalaya saja namun juga di Ciamis, Banjar, Pangandaran, bahkan Garut. Penjualan keduanya diketahui dilakukan sesuai dengan pesanan yang diterima.

Atas perbuatan keduanya, Zainal menyebut pihaknya menerapkan pasal 204 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 pasal 56, pasal 197, pasal 106 ayat 1 undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. “Ancaman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar,” pungkasnya.

(mdk/tin)