Kalah Pilkades, Kades di Jember Blokir Jalan Desa dengan Tanam Pisang

Merdeka.com - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Jember memang telah usai pada 25 November 2021 lalu. Namun sejumlah riak mengiringi pilkades serentak yang sempat tertunda lebih dari setahun, akibat pandemi itu.

Dari 59 desa di Jember yang menggelar pesta demokrasi serentak itu, ada satu yang menyisakan peristiwa unik. Di pelosok Jember bagian utara, yakni Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, seorang kepala desa setempat menanam pohon Pisang dan Sengon di sejumlah titik pekarangan. Ia juga memagari jalan tersebut dengan tembok berbahan bambu sehingga warga kesulitan melintas.

Sudahyo, sang kepala desa, diduga kecewa karena kalah dalam Pilkades. Kandidat petahana itu menanam pohon bersama 15 orang tim suksesnya. Akibatnya, akses sejumlah rumah warga, masjid desa dan sebuah pondok pesantren menjadi terhambat.

"Warga saat itu tidak ada yang berani melawan, karena mungkin merasa masyarakat lemah. Tetapi mereka melapor kepada kami. Ya baguslah seperti itu, sehingga tidak terjadi benturan," tutur AKP Istono, Kapolsek Sumberjambe saat dikonfirmasi pada Selasa (30/11).

Mendapat laporan warga, polisi langsung melakukan upaya persuasif. Termasuk dengan mengundang sang kades untuk dimintai klarifikasi.

"Kita rembug dengan Muspika untuk mencari jalan keluarnya. Karena kita kan juga hidup di desa. Setelah kita kasih pengertian (kepada kedes), akhirnya bisa dibongkar bersama warga," tutur Istono.

Kasus pemblokiran akses jalan warga ini tidak sampai berujung ke proses hukum lebih lanjut. Dari pemeriksaan sementara, motif sang kades memblokir akses jalan murni diduga karena kecewa kalah dalam Pilkades.

"Kebetulan warga yang akses jalannya terhambat itu, terindikasi tidak mendukung beliau saat Pilkades kemarin," papar Istono.

Gelaran Pilkades tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, pencoblosan dipusatkan di satutitik seperti balai desa. Namun pada pilkades kali ini, pencoblosan dilakukan tersebar di sejumlah titik. Hal ini demi untuk mencegah terjadinya kerumunan massa, sesuai aturan protokol kesehatan.

Tanah yang menjadi akses jalan tersebut, diakui Istono, memang ada saling klaim. Dua belah pihak, yakni warga dan kades, sama-sama tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat. Warga sekitar yang sudah lama memanfaatkan pekarangan tersebut untuk berkebun, mengaku memiliki tanah tersebut berdasarkan akta jual beli dari kakeknya yang bertanggal November tahun 1978.

"Kalau saya lihat bukti akta jual belinya seperti terlihat otentik," tutur Istono.

Adapun klaim dari calon kades petahana yang kalah, hanya berdasarkan pengakuan lisan bapaknya. "Katanya sudah dibeli oleh kakeknya, tapi memang tidak ada bukti tertulisnya," ujar Istono.

Karena itu, polisi menilai seharusnya saling klaim tersebut diselesaikan lewat jalur.

"Status tanah itu kan menang belum jelas. Karena itu, maka otomatis yang menempati adalah yang berhak. Kalau ada orang lain yang tiba-tiba menanami pohon atau memagar, berarti menyalahi aturan," papar Istono.

Meski demikian, polisi mempersilakan jika Sudahyo melanjutkan klaim kepemilikan tanah tersebut ke pengadilan. "Baru jika sudah ada putusan pengadilan yang menjadi dasar kepemilikan tanah, bisa dilanjutkan dengan eksekusi dari pengadilan," papar Istono.

Istono memastikan, kondisi di Desa Plerean pasca Pilkades sudah berangsur normal. "Tadi, pak Kades juga hadir waktu kita undang untuk berdialog. Sudah mulai luluh," ujar Istono.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Plerean, Sudahyo enggan berkomentar. "Tidak ada," ujar Sudahyo singkat saat dikonfirmasi melalui telepon.