Kantong plastik berbayar kemungkinan naik sampai Rp 1.000

Merdeka.com - Hari ini tepat dua bulan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, sejak diterapkan 21 Februari 2016 lalu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan ada kemungkinan menaikkan harga kantong plastik, dari Rp 200 menjadi Rp 1.000.

Koordinator Harian Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rahyang Nusantara mengatakan, saat ini kebijakan kantong plastik berbayar memang masih tahap uji coba. Rencananya, Juni mendatang Kementerian LHK akan mengeluarkan peraturan mewajibkan pengurangan kantong plastik, terutama bagi peritel (supermarket dan minimarket).

Rahyang menyebutkan, memang ada opsi menaikkan harga kantong plastik berbayar. Hanya saja belum ada harga minimal. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sendiri merekomendasikan harga minimal Rp 1.000, sesuai dengan usul Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Dengan harga Rp 1.000 sepertinya masyarakat akan terpaksa untuk tidak membeli kantong plastik," kata Rahyang dalam jumpa pers pameran Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik di Museum KAA, Bandung, Kamis (21/4).

Rahyang menyatakan, sejak 21 Februari lalu Kementerian LHK memberlakukan uji coba plastik berbayar bagi peritel di 23 daerah di Indonesia, salah satunya Kota Bandung. Poin-poin dievaluasi selama dua bulan pelaksanaan, kata dia, adalah respons masyarakat dalam kebijakan tersebut. Dia menyampaikan, ada daerah bisa menekan penggunaan kantong plastik hingga 40 persen.

"Di Bandung mencapai 48 persen pengurangan kantong plastik," ujar Rahyang.

Poin lainnya, harga kantong plastik dinilai masih terlalu murah. Masih banyak masyarakat memilih membeli kantong plastik saat berbelanja di peritel, lantaran harganya hanya Rp 200.

Padahal kebijakan itu sebenarnya buat mendorong masyarakat menggunakan kantong belanja bisa dipakai berulang-ulang, bukan kantong plastik berbahaya bagi lingkungan.

"Peraturan baru tersebut di antaranya akan mewajibkan peritel mengurangi kantong plastik," ucap Rahyang.

Hanya saja menurut dia, yang lebih penting adalah pemerintah harus mengatur regulasi tentang penggunaan uang hasil kebijakan kantong plastik berbayar. Sebab sejauh ini belum ada regulasi mengatur akan diapakan uang hasil penjualan kantong plastik itu.

"Dana hasil penjualan kantong plastik seharusnya dipakai untuk kegiatan lingkungan. Itu yang perlu regulasinya," lanjut Rahyang.

Kebijakan kantong plastik berbayar tidak lepas dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang dimulai di Bandung sejak 2010. Gerakan ini kemudian menghimpun petisi tolak penggunaan kantong plastik pada 2013. Gerakan ini baru direspons Kementerian LHK dengan memberlakukan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar awal 2016.