Karir 8 Tersangka Penyelewengan Dana PEN Menunggu Hasil Persidangan
Merdeka.com - Delapan petugas Dinas Pariwisata Buleleng jadi tersangka kasus penyelewengan bantuan dana hibah pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa meminta kepada jajarannya untuk lebih berhati-hati terkait penggunaan anggaran.
"Iya ke depannya harus hati-hati. Karena kita birokrasi pasti sarat dengan ketentuan-ketentuan norma, standar, prosedur, kriteria. Jadi itu yang harus diikuti karena kita birokrasi," kata Astawa saat dihubungi, Jumat (12/2).
Dia juga menyampaikan, bahwa dia prihatin atas kejadian tersebut. Namun apakah mereka akan diberhentikan atau tidak, hal itu nanti menunggu hasil di pengadilan.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Bagaimana PUTRI Bali membantu pariwisata Bali? Pihak PUTRI Bali berusaha merangkul mereka agar memiliki kesamaan visi dan misi dalam meningkatkan kualitas pariwisata Bali.
-
Siapa yang memimpin PDIP di Bali? “Persiapan kami sangat matang. Untuk legistatif tinggal menunggu efek ekor jas dari Pilpres,“ sebut Kepala Badan Saksi dan Pemenangan Nasional (BSPN) wilayah Bali AA Adhi Ardana, Jum’at (13/10).
-
Siapa saja yang disebut sebagai Wali Pitu di Bali? Habib Toyyib Zaen menyebut Wali Pitu Bali yakni sebagai berikut:1. Raden Mas Sepuh/Pangeran Mangkuningrat (Keramat Pantai Seseh, Kabupaten Badung)2. Habib Umar bin Maulana Yusuf Al Maghribi (Keramat Bukit Bedugul, Kabupaten Tabanan)3. Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al Hamid di (Keramat Pantai Kusamba, Kabupaten Klungkung)4. Habib Ali Zainal Abidin Al Idrus (Keramat Bungaya, Kabupaten Karangasem) 5. Syekh Maulana Yusuf Al Baghdi Al Maghribi (Keramat Karangasem)6. Syekh Abdul Qodir Muhammad (Keramat Karangrupit, Kabupaten Buleleng)7. Habib Ali bin Umar Bafaqih (Keramat Loloan Barat, Kabupaten Jembrana).
-
Apa kasus Bupati Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
"Jadi saya prihatin sekali soal ini. Ini kan baru tersangka harus dibuktikan di pengadilan nanti. jadi apakah benar atau tidak masih harus dibuktikan. Ini kan baru tersangka kita tidak boleh menduga," ujarnya.
"(Harapannya) iya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan tidak ada kejadian-kejadian seperti itu maksudnya saya," ujar Astawa.
Sebelumnya diberitakan, Kasi Intel Kejari Buleleng, AA Jayalantara membenarkan telah menetapkan delapan tersangka kasus penyelewengan bantuan dana hibah PEN untuk pariwisata.
Para tersangka diketahui dari Dinas Pariwisata Buleleng, Bali. Mereka berinisial MDSN, NYMAW, PTS, NYMS, IGAMA, KDW, NYMGG, PTB.
Mereka ditetapkan menjadi tersangka karena ada bukti permulaan kasus dugaan penyelewengan bantuan dana PEN. "Ada bukti permulaan dan BAP saksi sudah, bukti surat terima uang itu dan barang bukti uang kita sita," imbuhnya.
Kemudian, untuk barang bukti yang berhasil diamankan sementara uang Rp 337 juta dan potensi kerugian sebesar Rp 656 juta. "Terindikasi sementara segitu (Rp 656). Finalnya nanti setelah saksi diperiksa semua," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha menilai kenaikan itu tergesa-gesa. Padahal Bali saja bangkit usai pandemi.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPermohonan penangguhan penahanan Sukena terhitung sejak 12 September 2014 hingga 21 September 2024. Namun dia dikenakan wajib lapor.
Baca Selengkapnya