Kasad Dudung Pimpin Sertijab, Pangdam Jaya Resmi Dijabat Mayjen TNI Mohamad Hasan

Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman turut memimpin serah terima jabatan dua perwira tinggi (pati) yakni Pangdam Jaya/Jayakarta dan Pangdam Iskandar Muda di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Mabesad, Jakarta, Jumat (24/3).

Keduanya yaitu, Mayjen TNI Untung Budiharto yang menyerahkan posisi jabatannya sebagai Pangdam Jaya kepada pengganti barunya Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Kemudian, Jabatan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya dijabat Mayjen TNI Mohamad Hasan ditempati Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

Atas penggantian ini, Dudung dalam amanatnya menyampaikan, Kodam Jaya/Jayakarta dan Kodam Iskandar Muda merupakan Kotama Kewilayahan dengan tugas sangat strategis dalam memelihara stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing.

"Pada era keterbukaan informasi dan kebebasan saat ini, konflik sosial marak terjadi di wilayah khususnya memasuki tahun politik seperti tahun ini," kata Dudung dalam sambutannya.

Oleh karena itu, Dudung meminta kepada Pangdam Jaya yang baru sebagai Barometer pengamanan di Indonesia harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ragu-ragu dalam bertindak terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

"Sehingga dapat berpengaruh positif terhadap keamanan Ibu Kota sebagai Barometer politik nasional serta menjadi acuan bagi satuan-satuan di daerah karena lokasinya yang strategis, " ujar Kasad.

Adapun rotasi ini dilakukan, dalam rangka Mayjen TNI Untung Budiharto yang akan memasuki masa purna bakti. Sedangkan Pangdam Iskandar Muda yang saat ini dijabat Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad.

Lebih lanjut Kasad juga meminta Kodam Iskandar Muda untuk meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan. Karena, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata dan narkoba, perdagangan manusia, pembalakan dan pertambangan liar serta penjualan sumber daya alam ilegal lainnya pintu masuk awalnya di perbatasan.

"Selain itu, pengamanan yang maksimal di perbatasan termasuk di pulau-pulau terluar dapat mencegah terjadi tindak kejahatan tersebut sekaligus mencegah masuknya kelompok radikal bersenjata yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik nasional," pinta Kasad.