Kasus pajak Hadi Poernomo, KPK tegaskan bakal periksa bos BCA

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana kembali memanggil petinggi Bank Central Asia (BCA) terkait kasus dugaan korupsi persetujuan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL), atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun diajukan Bank Central Asia ( BCA) melibatkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo. Sebelumnya, KPK selalu berkilah dalam memeriksa saksi dari kalangan BCA dalam perkara ini.

"Pasti, pasti. Kita tunggu saja," kata salah satu anggota biro hukum KPK, Yudi Kristiana, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Yudi menegaskan akan memanggil petinggi BCA lantaran sudah menyangkut pokok perkara, sehingga penyidik harus meminta keterangan lebih lanjut. Menurut dia, penyidik telah melayangkan permintaan panggilan tersebut.

"Sudah kita layangkan, tinggal lihat saja nanti jadwalnya. Itu terkait tentang pokok perkara. Kita akan panggil," kata dia.

Seperti diketahui, sejak menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka korupsi persetujuan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL), atau kredit macet sebesar Rp 5,7 triliun diajukan Bank Central Asia ( BCA), KPK menegaskan bakal memeriksa sejumlah pihak termasuk pihak BCA guna mengusut kasus korupsi tersebut. Namun, pemeriksaan untuk kalangan BCA hingga kini belum juga dilakukan.

Bahkan, pada November lalu, KPK dikabarkan merekayasa jadwal pemeriksaan kasus pajak BCA setelah diketahui sengaja tak memampang saksi dari kalangan BCA. Menurut informasi diperoleh, jadwal pemeriksaan perkara itu sengaja tidak dipampang demi menghindari ketidakstabilan saham BCA di pasar modal.

Menurut sumber, proses pemeriksaan saksi dari kalangan BCA dalam perkara ini sebenarnya sudah digelar beberapa waktu lalu. Tetapi, kabarnya ada permintaan supaya nama mereka tidak dipampang di jadwal pemeriksaan.

Namun, ketika dikonfirmasi terpisah dua pimpinan KPK menampik hal itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menyangkal lembaganya melakukan rekayasa pemeriksaan.

"Saya belum tahu, belum ada atau ada. Tapi kayaknya enggak mungkin lah kita bikin seperti itu. Enggak mungkin," kata Bambang kepada awak media di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (25/11).

Diketahui, KPK menjerat Hadi dengan dua pasal penyalahgunaan wewenang. Yakni Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 kesatu KUHPidana.

Perbuatan melawan hukum dilakukan HP yaitu melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999 diajukan pada 17 Juli 2003. Padahal saat itu bank lain juga mengajukan permohonan sama tapi semuanya ditolak.

Hadi selaku Dirjen Pajak 2002 sampai 2004 mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Menurut Hadi, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu dibatalkan. Karena pembatalan tersebut, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA sebesar Rp 375 miliar.