Kebijakan Hapus Tilang Manual ala Kapolri Mampu Kontrol Polisi Tak Tertib Aturan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi hapus tilang manual. Hal itu guna mencegah terjadinya pungutan liar (Pungli) di Korps Bhayangkara.

Ketua Umum (Ketum) Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto langkah yang diputuskan Kapolri tersebut merupakan terobosan baru. Oleh karenanya, kebijakan Kapolri dalam mencegah pungli di kepolisian perlu didukung oleh anggota Polri.

"Sangat bagus dan perlu didukung kebijakan ini agar semua ter-record dalam satu sistem yang tidak memungkinkan untuk disalahgunakan," ujar Cak Nanto dalam keterangannya, Kamis (27/10).

Cak Nanto menilai langkah Kapolri tersebut bisa sekaligus untuk mengontrol anggota kepolisian yang tidak tertib. Kapolri juga diminta untuk tidak segan dalam memberikan hukuman kepada anggotanya yang masih melakukan tilang manual.

"Dan yang paling penting penyadaran ke pada publik tentang kebijakan ini karena tidak hanya sistem, tidak hanya polisi, tapi masyarakat juga perlu sosialisasi kebijakan ini," sambungnya.

Larangan Kapolri

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang seluruh polisi lalu lintas untuk melakukan penilangan manual terhadap para pengendara.

Instruksi ini tercantum dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022, per tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Dalam telegram tersebut, jajaran polisi sabuk putih diminta untuk mengedepankan penindakan melalui tilang elektronik (ETLE), baik statis maupun Mobile.

"Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas," tulis instruksi dalam poin nomor lima surat telegram tersebut.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com