Follow
Kelanjutan Kompetisi, Ini Saran Kemenpora Kepada PSSI
Merdeka.com - PSSI telah melakukan pertemuan dengan Kemenpora guna membahas kelanjutan kompetisi di Indonesia. Dalam pertemuan ini Kemenpora pun menyerahkan kepada PSSI terkait kelanjutan kompetisi.
PSSI yang diwakili Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi bersama Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri tidak bertemu dengan Menpora, Zainudin Amali. Namun mereka diterima oleh Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto.
"Pertama, mereka melapor tentang update kegiatan PSSI. Karena ini juga baru pertama kali bertemu Pak Yunus setelah ada pergantian (Sekjen PSSI). Biasanya hanya lewat Whatsapp,'" buka Gatot.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang meminta standar panduan untuk para pihak yang terlibat? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi. Namun begitu, politikus NasDem ini meminta agar pihak kepolisian memberikan standar panduan yang tepat kepada pihak-pihak yang terlibat tersebut.
-
Aturan apa yang dicabut tentang masker? Pemerintah Indonesia akhirnya mencabut kebijakan wajib menggunakan masker bagi masyarakat di tempat umum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
-
Bagaimana cara mencegah komplikasi? Komplikasi merupakan penyakit yang bisa dicegah sedini mungkin dengan rutin mengatur pola hidup sehat.
-
Siapa yang seharusnya diberi pemahaman tentang aturan? Romi menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui komunikasi yang bersifat kognitif, serta memperhatikan dampak emosional yang mungkin timbul jika anak tidak melakukan pelanggaran.
-
Apa aturan ISPO itu? Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
"Kedua terkait persiapan untuk rencana kompetisi. Kami sampaikan kompetisi ranahnya Cabor dan itu terserah PSSI, tapi kalau protokol (kesehatan) itu hukumnya wajib," jelas ia.
Memang terkait protokol kesehatan, Kemenpora sangat tegas kepada PSSI. Yakni Gatot mewanti-wanti agar PSSI tidak menggelar kompetisi di lokasi zona merah.
"Kalau kompetisi tak khusus kami bahas karena ini masih ranah PSSI. Tapi ada info soal kelanjutan kompetisi dan soal protokol kesehatan itu adalah saran saya," tutur Gatot.
"Jadi apapun protokol itu harus mengikuti panduan umumnya. pesan kami ikuti saja protokol kesehatan. Kami juga bukan dalam tahap mengizinkan. Jadi mereka harus dapat izin dari kepolisian," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polri akan mengawal penuh jalannya laga sepakbola Piala Presiden 2024.
Baca Selengkapnya
Jelang Piala Presiden 2024, Polisi Diminta Berlaku Humanis
Baca Selengkapnya
Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya