Kemenag Targetkan BIPIH Jemaah Indonesia di Bawah Rp56 Juta, Apa Saja yang Dikurangi?

Simak strategi negosiasi serta pembahasan mendalam antara DPR dan Kemenag untuk mencapai biaya haji yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Kementerian Agama (Kemenag) memberikan kabar baik mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) untuk tahun 2025. Dalam Rapat Kerja yang diadakan bersama Komisi VIII DPR RI, Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafii, menyatakan keyakinannya bahwa biaya yang harus dibayar oleh jemaah dapat berada di bawah Rp56 juta. Hal ini tentunya menjadi berita menggembirakan bagi calon jemaah haji di seluruh Indonesia.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar dan pejabat eselon Kemenag, dengan fokus utama pada upaya pengurangan BIPIH melalui berbagai strategi efisiensi. "Jika kemarin Bipih 56 juta, insya Allah kalau ini bisa disisir kembali, Bipihnya bisa di bawah 56 juta," ungkap Wamenag. Keyakinan ini didukung oleh langkah-langkah serius untuk meninjau kembali komponen biaya haji, seperti negosiasi biaya penerbangan dan layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), serta katering.

Kemenag berkomitmen untuk menurunkan biaya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, berkat persaingan yang semakin ketat di sektor penyediaan jasa. Dengan demikian, calon jemaah haji bisa berharap untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan biaya yang lebih terjangkau.

Usulan Biaya Haji 2025 oleh Kemenag

Kementerian Agama telah mengajukan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp93.389.684,99. Usulan ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93.410.286. Wakil Menteri Agama menekankan bahwa usulan ini didasarkan pada komposisi biaya yang terdiri dari 70% dibayar oleh jemaah dan 30% berasal dari nilai manfaat dana haji.

Namun, Kemenag berharap agar komposisi tersebut dapat kembali ke proporsi tahun-tahun sebelumnya, yaitu 60% dari biaya jemaah dan 40% dari nilai manfaat. Langkah ini diyakini dapat memberikan keringanan bagi calon jemaah haji.

Proses pembahasan mengenai BPIH akan dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) BPIH yang dibentuk bersama dengan DPR. Hasil akhir dari pembahasan ini diharapkan dapat selesai paling lambat pada tanggal 10 Januari 2025, sehingga dapat segera disahkan.

Taktik negosiasi untuk mengurangi pengeluaran

Salah satu perhatian utama Kementerian Agama adalah melakukan negosiasi dengan berbagai pihak untuk menekan biaya haji. Wakil Menteri Agama mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen penting yang menjadi fokus efisiensi, yaitu penerbangan, layanan di Armuzna, dan katering.

Pertama, negosiasi harga penerbangan menjadi langkah awal. Dengan mengurangi keuntungan dari harga avtur, diharapkan biaya penerbangan secara keseluruhan dapat berkurang. Kementerian Agama optimis mampu menurunkan harga tiket hingga 10% selama pelaksanaan ibadah haji.

Kedua, terkait harga layanan di Armuzna. Pada tahun lalu, biaya layanan ini mencapai Rp18 juta, namun ada peluang untuk menurunkannya hingga Rp16 juta. Langkah ini diambil melalui kerja sama dengan penyedia layanan yang ada di Arab Saudi.

Ketiga, mengenai katering, anggaran yang dialokasikan untuk katering juga sedang dalam proses peninjauan. Dari biaya SAR 16,5 per porsi, Kementerian Agama berupaya menurunkannya menjadi SAR 14.

Pengaruh Kompetisi pada Penurunan Biaya

Wakil Menteri Agama menjelaskan bahwa penurunan biaya tidak akan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya persaingan di sektor penyediaan jasa haji yang semakin ketat.

Contohnya, jumlah hotel yang dapat digunakan oleh jemaah haji kini telah meningkat dari belasan menjadi lebih dari 400. Selain itu, jumlah penyedia layanan di Armuzna juga berkembang dari lima menjadi sekitar 20 perusahaan.

Dengan adanya kondisi ini, para penyedia layanan terdorong untuk menawarkan harga yang lebih bersaing tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan. Wamenag juga menambahkan bahwa persaingan yang terjadi ini merupakan kabar baik bagi calon jemaah, karena mereka kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan layanan terbaik.

Tanggapan DPR mengenai pembentukan Panja BPIH telah disampaikan

DPR memberikan tanggapan positif terhadap proposal yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, membahas secara mendalam mengenai rincian usulan biaya haji. Panja BPIH bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan ulang terhadap komponen biaya haji yang ada. Proses ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap proposal Kemenag, termasuk kemungkinan penyesuaian terhadap komposisi nilai manfaat dan biaya yang ditanggung oleh jemaah.

"Rencana kita, paling lama 10 Januari sudah ketok supaya bisa on going dengan cepat," kata Wamenag.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Kementerian Agama (Kemenag) percaya bahwa langkah efisiensi yang diambil akan memberikan keuntungan signifikan bagi calon jemaah haji. Selain menawarkan biaya yang lebih terjangkau, Kemenag juga menekankan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi fokus utama.

Diharapkan, proses negosiasi dan pembahasan dapat berjalan dengan baik agar target pengurangan biaya dapat tercapai. Kemenag juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui saluran informasi resmi yang tersedia.

Apa saja komponen utama biaya haji?

Biaya haji terdiri dari beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah biaya penerbangan, layanan di Armuzna, katering, dan akomodasi yang menjadi bagian penting dalam perencanaan biaya haji.

Apakah penurunan biaya haji akan berdampak pada kualitas pelayanan?

Tidak. Menurut Kemenag, penurunan biaya disebabkan oleh kompetisi yang lebih sehat di sektor penyediaan jasa, sehingga kualitas tetap terjaga.Advertisement

Kapan hasil pembahasan mengenai biaya haji 2025 akan diumumkan?

Hasil dari pembahasan Panja BPIH diharapkan dapat diselesaikan dan diumumkan pada tanggal 10 Januari 2025.