Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan
"Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" kata Raziras.
Kemendagri minta Camat jelaskan indikator kemiskinan.
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan
Kemendagri diwakili oleh Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Raziras Rahmadillah memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.
Rapat ini dalam rangka penyesuaian kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait tata kelola layanan administrasi di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi camat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Pemprov Kaltim Raih Anugerah KPI 2023 dalam Kategori Pemerintah Peduli Penyiaran
- Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI
- Berkas Perkara Penodaan Agama Dinyatakan Lengkap, Panji Gumilang Segera Diadili
- Usai Putusan MK, Ini Sederet Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Selain Gibran Berpeluang Maju Pilpres
"Masih adanya ketidaksinkronan atas permasalahan layanan administrasi seperti pengurusan surat-surat keterangan yang masih membutuhkan penandatanganan oleh camat, lurah maupun kepala desa yang terdapat kemungkinan adanya dampak pertanggungjawaban di kemudian hari,"
kata Raziras, , Jumat (10/11/2023).
"Sebagai contoh, surat keterangan tidak mampu yang merupakan salah satu syarat dari urusan administrasi pengajuan BPJS Kesehatan. Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" lanjut dia.
Raziras menyatakan melalui rapat ini diharapkan dapat teridentifikasi isu layanan administrasi serta dapat dilakukannya pengambilan kebijakan lanjutan dari Kemendagri baik melalui integrasi aturan ataupun Omnibus Law antar Kementerian/Lembaga terkait.
merdeka.com
"Camat merupakan garda terdepan (street level beaureaucracy) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,"
katanya.
Disebutkan kecamatan menurut PP No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memiliki fungsi atributif yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya.
Sedangkan dari aspek delegatif, kecamatan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota serta melaksanakan tugas pembantuan.
Salah satu permasalahan kecamatan yang dihadapi selama ini terkait layanan administrasi adalah pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan/penandatanganan surat keterangan. Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD masih banyak menggunakan format/formulir surat yang membutuhkan tanda tangan camat ataupun lurah.
"Masalah lainnya ketidakjelasan dasar hukum tentang camat ataupun lurah harus menandatangani dokumen-dokumen pendukung dalam rangka penerbitan dokumen pelayanan oleh lembaga/instansi,"
pungkasnya.
Pembahasan dalam rapat ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Pemerintahan dan Camat yang hadir secara langsung di Ballroom Royal Kuningan Hotel, serta kehadiran secara daring yaitu Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Biro Hukum Setjen Kementerian ATR/BPN, dan Biro Hukum Setjen Kemensos.
- Wacana Subsidi KRL Berbasis NIK, PT KCI Bilang Begini
- Respons Santai Rocky Gerung Dilaporkan Ke Polisi Buntut Sebut Gibran Terima Setoran dari Menteri
- Tato Patung Dewa Ganesha di Tangan Ivan Gunawan Miliki Makna Mendalam, Ayu Ting Ting Sampai Melongo
- Inilah Cara untuk Menghilangkan Bau Asap Rokok pada AC Mobil, Dijamin Berhasil
- Potret Rumah Zaman Belanda Mantan Gubernur Jabar, di Dalamnya Penuh Sejarah Bikin Merinding
-
Dedi Rahmadi
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
