Mendagri Tito Bakal Copot Jabatan Kepala Daerah yang Gagal Kendalikan Inflasi
Pengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Pengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Mendagri Tito Bakal Copot Jabatan Kepala Daerah yang Gagal Kendalikan Inflasi
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlu memberikan sanksi kepada kepala daerah yang kinerjanya gagal dalam mengendalikan inflasi di daerah yang dipimpinnya.
"Jadi tolong rekan-rekan untuk masalah inflasi menjadi atensi," kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Fiskal Tahun 2023 Dirangkaian dengan Penyerahaan Insentif Fiskal, Jakarta, ditulis Selasa (7/11).
Merdeka.com
Dia menyebut sanksi yang akan diberikan yakni pemecatan atau penggantian pejabat (Pj).
"Kalau perform-nya ga bagus, anytime bisa diganti untuk PJ dan saya sudah melakukan itu," imbunya.
Dia mengaku, sudah beberapa kali mencopot kepala daerah yang gagal dalam pengendalian inflasi. Menurutnya, inflasi merupakan hal yang harus diperhatikan.
Sebab kepala daerah memiliki peran untuk menjada daya beli masyarakat di daerahnya. Apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," terang Tito.
Di sisi lain, Mantan Kapolri itu meminta kepada kepala daerah untuk melakukan langkah pengendalian inflasi seiring dengan naiknya harga cabai dan beras saat ini.
"Kita sudah tahu bahwa yang naik itu adalah beras, kemudian beras. Nah untuk beras semua, kita sedang bekerja," tambahnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan harga cabai yakni dengan melakukan gerakan menanam agar produksinya meningkat.
Menurut Tito, menanam cabai tidak harus bergantung pada musim hujan. Masyarakat bisa menanamnya kapan pun di dalam polybag. Bahkan, banyak daerah yang sudah menggerakkan gerakan tanam cabai sampai di kota-kota.
"Di Makassar misalnya, di lorong-lorong dibuat (media tanam) cabai, di gang-gang pakai polybag. Nah sebetulnya (cabai merupakan) tanaman yang mudah sekali tumbuh, cuma mungkin kurang digerakkan. Ada daerah-daerah yang mewajibkan sampai setiap kelurahan, RW/RT. Ada juga yang mewajibkan ASN-nya untuk menanam cabai. Sebetulnya itu, tanpa harus menunggu daerah lain," terang Tito.
Merdeka.com
Sementara untuk beras, selain berupaya meningkatkan jumlah produksi dalam negeri, dia juga mendorong Pemda agar terus berkoordinasi dengan Bulog. Hal ini untuk memastikan persediaan beras Bulog dapat didistribusikan dengan baik.
"Penyumbang (inflasi) masih beras ya meskipun harganya sudah mulai flat, tapi masih di harga di atas harga acuan. Jadi memang kita harus bekerja dalam negeri untuk membuat produksi, di samping juga impor untuk stoknya cukup dan kemudian bisa didistribusikan," tutupnya.
Merdeka.com
