Kemendagri Gandeng 19 Negara, Dorong Integrasi Ciptakan Kota Cerdas Usai Pandemi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng 19 negara guna mendorong solusi integrasi kota cerdas. Sebab, guna mewujudkan kota cerdas, diperlukan integrasi antar pelayanan publik dalam tata kelola kota.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan kota cerdas bukan hanya mengenai prasarana dan sarana teknologi digital semata, namun bagaimana memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Teknologi digital bukan tujuan penyelenggaraan kota cerdas, namun alat untuk mencapai tujuan, karena tujuannya bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik," katanya dalam keterangan diterima merdeka.com, Selasa (4/10).
-
Mengapa IKN perlu membangun kota cerdas? Penerapan kota cerdas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat akses yang lebih baik terhadap layanan dan kapasitas publik, lingkungan bersih dan aman, kapasitas penguasaan dan pengembangan teknologi.
-
Siapa yang berkolaborasi membangun Smart City IKN? NEC Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang berkomitmen kuat untuk mempercepat digitalisasi di tanah air.
-
Bagaimana kebijakan membantu integrasi? Kebijakan yang mendukung inklusi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan dalam masyarakat membantu mengurangi ketegangan antar-kelompok dan mendorong integrasi.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Bagaimana Trans Jateng terintegrasi dengan layanan lain? Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa BRT Trans Jateng Koridor VII terintegrasi dengan layanan Trans Jateng rute Solo-Sumberlawang di Terminal Tipe A Tirtonadi dan transportasi umum di sekitarnya.
-
Gimana cara negara ngatur keuangannya? APBN berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara untuk tahun yang bersangkutan.
Ia menuturkan ekosistem kota cerdas kombinasi dari efektivitas pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, dan keterpaduan kebijakan pusat-daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam 32 urusan pemerintahan.
Seperti tertuang dalam UU Nomor 23 Tahan 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien demi mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Sempat terhenti dua tahun akibat Pandemi Covid-19, kini Pameran dan Forum Teknologi Terpadu (Integrated Technology Event / ITE) 2022, pada 5 -7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Safrizal mengatakan pelajaran berharga yang diperoleh dari Pandemi Covid-19 yaitu adanya pergeseran tatanan kehidupan menuju adaptasi kebiasaan baru yang mengurangi kontak/ pertemuan fisik, peralihan ke transaksi non-tunai dan digitalisasi pelayanan publik.
"Pengalaman Pandemi Covid-19 telah menggeser paradigma dalam semua aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik dari manual ke digital, namun kita harus menempatkan hal ini dalam strata permanen bukan temporer pada penyelenggaraan pemerintahan daerah" sambung Safrizal.
Event ITE 2022 sendiri akan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dari 19 negara, dengan estimasi pengunjung lebih dari 10.000 visitors. Di samping eksibisi, gelaran ITE 2022 juga menginisiasi forum-forum profesional yang akan menghubungkan Pemerintah Pusat, paraKepala daerah baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati, dengan para pelaku teknologi solusi dan referensi dari berbagai ahli dan praktisi.
"Mengingat arti penting dan strategis event ini, tentunya sangat sayang untuk dilewatkan, karena selain memuktahirkan perkembangan teknologi digital di era kekinian, juga terutama sekali membuka peluang investasi yang tentunya diharapkan dapat mempercepat agenda pemulihan ekonomi di masa transisi pandemi saat ini," kata Safrizal.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data PBB mencatat bahwa hampir 84 persen kota dengan pertumbuhan tercepat menghadapi masalah perubahan iklim dan bencana ekstrim.
Baca SelengkapnyaAmran mengatakan, ada berbagai macam isu pengelolaan perkotaan yang saat ini muncul, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, hingga sampah.
Baca SelengkapnyaOIKN menggelar diskusi terbuka bersama media dalam rangka membagikan informasi perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusung konsep kota cerdas atau smart city dalam pembangunan IKN
Baca SelengkapnyaMenurut Diana, konsep kota pintar memberikan manfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.
Baca SelengkapnyaImplementasi transformasi digital dalam membangun smart city di IKN dilakukan dengan pembangunan infrastruktur seperti jaringan internet dan lainnya.
Baca SelengkapnyaPada tahap ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini mengupas berbagai permasalahan kota, mulai dari transportasi publik hingga pelestarian lingkungan.
Baca SelengkapnyaPenerapan konsep smart city berhasil menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan publik
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca Selengkapnya