Kemendagri utang Rp 1,2 T karena e-KTP, Hanura minta KPK usut tuntas

Merdeka.com - Pemerintah memiliki utang memiliki sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun kepada perusahaan asal Amerika Serikat soal proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Lebih parahnya lagi, 110 juta data kependudukan warga Indonesia saat ini dipegang perusahaan asing itu dan rawan disalahgunakan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku terkejut dan menyayangkan proyek strategis seperti e-KTP bisa diserahkan kepada perusahaan asing.

"Kita juga terkejut kenapa dalam masalah yang strategis seperti masalah kependudukan ini kita menggunakan perusahaan asing. Kita menyayangkan," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Jumat (25/11).

Dadang menyerahkan pengusutan masalah utang proyek ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, KPK dan pemerintah bisa mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam penentuan pemenang tender.

"Kalau masalah utang dan penggunaan perusahaan asing ini kan sedang ditelusuri oleh KPK, apakah ada problem atau tidak. Mudah-mudahan ada titik terang. Ya tindak tegas kalau ada pelanggaran hukum," tegasnya.

Seperti diketahui, pasca dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapatkan kabar buruk dari perusahaan asal Amerika Serikat soal utang proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Perusahaan yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender itu menemui Tjahjo. Mereka mengatakan pemerintah memiliki hutang sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.

"Begitu saya jadi menteri, sudah dihubungi oleh perusahaan itu menemui saya, beberapa agennya. Pak menteri, kementerian Anda masih utang sama saya," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Tjahjo heran perusahaan asing bisa dipercaya sebagai pemenang tender proyek yang berkaitan dengan urusan data rahasia penduduk di Indonesia. Dikhawatirkan perusahaan asing itu menyalahgunakan data kependudukan tersebut.

"KPK punya komitmen, menjadi skala prioritas. Bukan jumlah uangnya, uang besar, tapi data kepen‎dudukan itu, kok bisa sampai perusahaan asing memenangkan tender proyek urusan rahasia penduduk Indonesia," terangnya.

Dia mengaku telah berkonsultasi dan meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kejanggalan proyek tersebut.