Kenapa sikap kubu Prabowo soal surat DKP berubah-ubah?

Merdeka.com - Tim Advokasi Merah Putih Prabowo-Hatta akhirnya melaporkan empat pemilik akun media sosial, yang diduga menyebarkan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer, ke Bareskrim Mabes Polri, Jumat pekan lalu. Padahal, sebelumnya kubu pasangan nomor satu itu tidak terlalu menganggap serius dokumen tersebut.

Bahkan, Ketua Tim Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Mahfud MD menyatakan kalau pihaknya sangat menyambut gembira dan bersyukur dengan beredarnya surat dari DKP tersebut karena masyarakat akan paham Prabowo diberhentikan dengan hormat dari ABRI. Mahfud juga meminta anggota tim untuk ikut menyebarkannya.

Pengamat komunikasi politik dari Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi melihat perbedaan pendapat di dalam tim sukses Prabowo-Hatta dalam menyikapi beredarnya dokumen DKP sebagai bentuk miskoordinasi dan miskomunikasi di dalam tim sukses. Harusnya dalam menyikapi sebuah isu atau kampanye negatif, manajemen kampanye menghendaki kesatuan dan kepaduan sikap.

"Ini membuktikan beredarnya dokumen DKP membuat kubu Prabowo panik. Jika tidak panik, tentunya tim advokasi tidak perlu melakukan pelaporan," kata Ari saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (14/6).

Menurut Ari, jika penyebaran dokumen DKP ini dibawa ke ranah hukum, maka isu pemberhentian Prabowo menjadi berkepanjangan dan tidak baik bagi pengelolaan manajemen kampanye. "Istilahnya, energi perhatian tim sukses Prabowo menjadi tidak fokus lagi dalam pemenangan melainkan melebar ke substansi dokumen DKP," papar Ari.

Ari yang juga dosen di Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) ini mengakui kampanye pilpres sekarang ini sangat kental dengan nuansa kampanye hitam (black campaign). Seolah-olah cara-cara yang elegan dan bermartabat dalam kampanye menjadi barang langka.

"Penyebaran dokumen DKP bukanlah black campaign tetapi kampanye negatif. Sebaliknya penyebaran koran Obor Rakyat sangat jelas itu black campaign," ujar Ari.

Seperti diberitakan, Tim Advokasi Merah Putih Prabowo - Hatta melaporkan empat pemilik akun media sosial yang diduga menyebarkan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer. Tim menilai tindakan pemilik akun tersebut telah meresahkan masyarakat.

"Kita laporkan akun dan pemilik akun Twitter, Facebook dan Kaskus. Semuanya ada empat salah satunya berinisial UY," kata Ketua Umum Koalisi Advokat Merah Putih, Suhardi Sumo Moljono usai memberi laporan ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/6).

Sumo mengatakan pihaknya melaporkan keempat akun tersebut dengan UU ITE pasal 28 ayat 2 dengan ancaman maksimal 10 tahun dan KUHP pasal 322 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.