Follow
Ketua DKPP minta pelaksana Pemilu semakin sadar dan peduli
Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tengah fokus mengurangi angka pelanggaran penyelenggaraan pemilu untuk Pemilu legislatif dan Pemilu presiden mendatang. Ketua DKPP Hajono mengatakan, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan juga kepedulian dari profesi penyelenggara pemilu.
"Akan membuat aware pelaksana pemilu itu bahwa Anda (pelaksana pemilu) bukan pekerja, Anda terpanggil untuk membangun demokrasi," kata Harjono di Sekretariat DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/6).
Harjono belum lama ini baru dilantik sebagai Ketua baru dari DKPP menggantikan Jimmly Assihiddiqie, ini berencana meningkatkan kepedulian dengan melakukan sosialisasi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. kemudian diharapkan KPU dan Bawaslu dapat memberikan arahan kembali bagi petugas pemilu lainnya.
-
Kenapa pelanggaran pemilu harus dicegah? Dalam beberapa situasi, proses pemilu dapat tercemar oleh pelanggaran yang merugikan integritas dan keadilan pemilihan.
-
Bagaimana cara meningkatkan kualitas Pemilu? Peningkatan kualitas ini dapat dicapai melalui pemberantasan politik uang, peningkatan kualitas kampanye, pemberantasan hoaks, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana maupun pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
-
Bagaimana cara menangani tindak pidana pemilu? Untuk menangani tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (“Bawaslu“), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (“Panwaslu“) kecamatan- kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatanatau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.
-
Bagaimana cara DPR agar Pilkada kondusif? “Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,“ ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana cara menjaga integritas di Pemilu Jawa Tengah? Maka, sangat penting untuk menyamakan pandangan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di jajaran KPU, Bawaslu, dan badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS, Panwascam dan Panwaslu desa/ kelurahan.
-
Apa tugas utama PPDP Pemilu? PPDP Pemilu merupakan salah satu lembaga yang mengemban peran krusial dalam proses pemilu.
"Nanti kita sosialisasikan dengan mengumpulkan KPU-nya dan Bawaslunya kita akan membuat itu sebagai suatu pola syukur kalau KPU Bawaslu bisa menginstruksikan kepada anak buahnya (petugas pemilu lainnya)," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, DKPP sejak tahun 2012 hingga 2017 sudah menangani 884 perkara. Semua kasus tersebut berhasil diberikan putusan final oleh DKPP. Jumlah teradu yang telah diberikan putusan sebanyak 3532 orang. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnya
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)
Baca Selengkapnya
Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.
Baca Selengkapnya
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca Selengkapnya
Peluang Kaesang maju Pilkada tertutup lantaran usia anak bungsu Presiden Jokowi itu kurang memenuhi syarat 30 tahun tahun saat penetapan sesuai keputusan MK.
Baca Selengkapnya
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca Selengkapnya