Ketua KPI Sebut Media Mainstream Bisa Sebarkan Hoaks dari Media Sosial
Merdeka.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis menilai media mainstream saat ini juga berperan dalam menyebarkan berita palsu atau hoaks. Pasalnya, menurut dia, tayangan televisi kini banyak yang menayangkan konten mengandung informasi dari sejumlah akun media sosial yang belum jelas kebenarannya.
"Sekarang perilaku sudah berubah, dulu dari media mainstream masuk ke sosial media. Tapi sekarang ada beberapa (informasi) sosial media yang masuk ke dalam industri penyiaran," kata Yuliandre Darwis di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun Jakarta Timur, Selasa (18/12).
Salah satu contohnya adalah banyak program televisi yang menayangkan berita bersumber dari salah satu akun gosip. Untuk itu, Yuliandre meminta agar lembaga penyiaran jeli dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh konten yang ditayangkan pada media mainstream.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana Kominfo tangani isu hoaks? Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atas konten yang teridentifikasi sebagai isu hoaks. Pemutusan akses ditujukan agar konten hoaks tidak tersebar luas dan merugikan masyarakat.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
"Nah inilah yang kami anggap setiap lembaga penyiaran harus memverified setiap yang namanya konten yang masuk ke dunia TV," ucapnya.
Dia mengatakan dalam memuat konten yang akan disampaikan kepada khalayak, televisi maupun radio telah mendapatkan pengawasan dari regulator. Sehingga, seharusnya informasi apapun yang dimuat di dua jenis media mainstream itu bisa dipercaya.
"Karena dunia TV dan radio itu diawasi dengan regulasi, jelas aturannya, verifikasi faktualnya dan validitasnya juga teruji," jelasnya.
Yuliandre meyakini meskipun ada beberapa konten dalam tayangan televisi yang mengambil informasi dari media sosial, namun mayoritas dari media mainstream telah memiliki sistem pengujian konten yang mumpuni.
"Jadi kami pastikan kalau di media mainstream rata-rata quality control dari masing-masing media sudah bekerja dengan baik," tegas dia.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaDisinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaYouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaRuang digital harus diisi dengan konten-konten yang positif dan karya yang baik.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KY.
Baca Selengkapnya